PRINGSEWU – Ketika bencana datang, kecepatan informasi menjadi salah satu kunci untuk menyelamatkan masyarakat. Karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis big data mulai didorong untuk memperkuat kemampuan Polri dalam membaca potensi bencana, mengambil keputusan secara cepat, hingga mempercepat respons di lapangan.
Upaya tersebut menjadi perhatian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri melalui kegiatan Penelitian dan Supervisi yang dipusatkan di Aula Wicaksana Laghawa Polres Pringsewu, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan penelitian melibatkan jajaran Polres Pringsewu dan Polres Pesawaran, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran (Damkar), Kesbangpol, tokoh masyarakat, warga terdampak bencana hingga relawan kebencanaan.
Tim penelitian dipimpin Kombespol Firdaus Wulanto, selaku Kepala Bagian Pengkajian Teknologi Kepolisian (Kabagjiantekpol) Bid PPITK STIK Lemdiklat Polri.
Dalam kegiatan tersebut, tim menggali berbagai informasi melalui Focus Group Discussion (FGD), penyebaran kuesioner, serta pengumpulan dokumen dan data terkait kejadian maupun penanganan bencana alam.
Kapolres Pringsewu AKBP Dadi Perdana Putra menyambut baik pelaksanaan penelitian tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pola penanganan bencana yang selama ini dilakukan oleh Polri bersama seluruh unsur terkait.
“Kami sangat mendukung kegiatan penelitian ini karena hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi kebencanaan di wilayah Pringsewu, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi petugas saat melakukan penanganan di lapangan,” kata Dadi.
Ia mengatakan, Kabupaten Pringsewu memiliki sejumlah potensi bencana yang perlu diantisipasi secara serius. Kondisi tersebut antara lain kebakaran, banjir, angin puting beliung hingga tanah longsor yang dapat terjadi pada wilayah dan kondisi tertentu.
“Potensi bencana di Pringsewu cukup beragam. Bukan hanya banjir dan kebakaran, tetapi juga angin puting beliung maupun tanah longsor. Karena itu, kesiapsiagaan tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus dibangun sejak tahap mitigasi dan pencegahan,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan kecepatan informasi serta koordinasi yang kuat antarlembaga. Polri, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri karena setiap kejadian bencana memiliki karakteristik dan kebutuhan penanganan yang berbeda.
“Dalam kondisi bencana, yang paling dibutuhkan adalah informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut kemudian harus bisa diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan, termasuk menentukan prioritas evakuasi, pengamanan wilayah dan membantu masyarakat yang terdampak,” jelasnya.
Dadi berharap penelitian STIK Lemdiklat Polri tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan penanganan bencana di daerah.
“Kami berharap hasil penelitian ini nantinya tidak berhenti pada kajian, tetapi dapat menjadi masukan untuk membangun sistem penanganan bencana yang lebih terpadu, responsif dan berbasis data,” harapnya.
Ia juga menilai pemanfaatan teknologi berbasis big data dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan Polri.
“Ke depan, data dari berbagai sumber diharapkan dapat terintegrasi sehingga potensi bencana bisa dipetakan lebih baik, informasi dapat disampaikan lebih cepat dan koordinasi antara Polri dengan pemerintah daerah, BPBD, relawan maupun masyarakat dapat semakin efektif,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penelitian STIK Lemdiklat Polri Kombespol Firdaus Wulanto menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan informasi yang objektif dari seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Menurutnya, pengalaman dan kendala yang ditemukan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam penelitian tersebut.
“Kami ingin mendapatkan data yang benar-benar ril apa adanya. Berbagai kendala dan kesulitan yang selama ini dihadapi di lapangan perlu disampaikan. Dari situ kita bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar,” ujar Firdaus.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut tidak hanya menggali aspek teknologi, tetapi juga mencakup kondisi geografis, karakteristik masyarakat, riwayat kejadian bencana, perilaku masyarakat terhadap lingkungan, pola penanganan yang telah dilakukan serta kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
“Teknologi harus dibangun berdasarkan kebutuhan di lapangan. Karena itu, kami perlu mendengar langsung pengalaman dari kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, relawan dan seluruh unsur yang selama ini bersentuhan dengan penanganan bencana,” jelasnya.
Pemanfaatan big data diharapkan ke depan dapat membantu Polri mengintegrasikan berbagai informasi kebencanaan sehingga dapat digunakan untuk mendukung pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, koordinasi lintas instansi, pengambilan keputusan hingga mempercepat respons terhadap masyarakat terdampak.
Dengan integrasi data yang lebih baik, penanganan bencana diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi dapat bergerak menuju sistem yang lebih prediktif, terukur dan berbasis informasi.
Kegiatan penelitian dan supervisi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Data yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan analisis Tim STIK Lemdiklat Polri untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas Polri dalam penanganan bencana alam.
