PESAWARAN –Ungkapkasus.id
Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024 hingga 2026 menjadi sorotan. Sejumlah pos bernilai miliaran rupiah, mulai dari konsumsi rapat, perjalanan dinas hingga sewa kendaraan dinas, dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.
Pada 2024, pemberitaan yang merujuk hasil pemeriksaan BPK menyebut anggaran konsumsi rapat mencapai Rp1.727.425.000, dengan realisasi sekitar Rp1.712.117.500. Dari pemeriksaan uji petik terhadap pengadaan snack, disebut ditemukan selisih harga sebesar Rp23.365.417.
Selain itu, perjalanan dinas Setwan Pesawaran tahun 2024 disebut mencapai sekitar Rp4,63 miliar, ditambah perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat sekitar Rp765 juta. Pos-pos tersebut patut dijelaskan secara rinci, terutama mengenai jumlah perjalanan, peserta, tujuan serta hasil kegiatannya.
Memasuki 2025, sorotan semakin besar. LSM L@PAKK Lampung sebelumnya mempersoalkan lima paket perjalanan dinas dengan total sekitar Rp6,91 miliar. Belanja makan dan minum dengan nilai Rp480 juta, Rp840 juta dan Rp213,08 juta juga turut dipertanyakan.
“Publik berhak mengetahui siapa yang berangkat, ke mana tujuannya, berapa hari perjalanan dilakukan dan apa manfaat konkret dari anggaran miliaran rupiah tersebut,” menjadi pertanyaan yang kini mengemuka.
Pada 2026, anggaran sewa kendaraan dinas sekitar Rp1.252.215.000, perjalanan dinas sekitar Rp1.019.288.000, serta sewa rumah jabatan pimpinan DPRD sekitar Rp435 juta kembali menambah daftar anggaran yang membutuhkan keterbukaan.
Kini sorotan mengarah kepada Sekwan DPRD Pesawaran sebagai pejabat yang perlu memberikan penjelasan. Namun saat dikonfirmasi tim media melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapannya.
“Buka DPA, kontrak, SPJ, daftar perjalanan, penyedia kendaraan dan bukti pembayarannya. Jangan biarkan angka miliaran rupiah hanya berhenti sebagai angka di atas kertas.”
Redaksi tetap memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesawaran serta seluruh pihak terkait.
