LAMPUNG TENGAH –Ungkapkasus.id
Tim gabungan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah bergerak melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (10/11/2026). Penggeledahan ini menjadi langkah serius aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan yang diduga melibatkan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah.
Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Bermutu yang bersumber dari program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program yang semestinya mendukung peningkatan kualitas fasilitas pendidikan kini justru menjadi objek penyidikan aparat penegak hukum.
Berdasarkan pantauan di lapangan, penggeledahan berlangsung cukup panjang, yakni sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Selama kurang lebih tujuh jam, penyidik melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sejumlah dokumen serta meminta keterangan dari beberapa staf dan pejabat di lingkungan Disdikbud.
Tak terkecuali Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, Dr. Nur Rohman, S.E., M.Sos.I., yang turut dimintai keterangan oleh tim penyidik.
Dalam rangka kepentingan penyidikan, sejumlah barang turut disita. Di antaranya dokumen penting, unit laptop, telepon genggam, hingga perangkat rekaman kamera pengawas atau CCTV. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan praktik pemerasan dalam jabatan.
Sekretaris Disdikbud Lampung Tengah, Ahmaludin, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan pemeriksaan berlangsung lama karena sejumlah kepala bidang (Kabid) dimintai keterangan secara bergantian.
“Ya, semua terkait itu sih, terkait revitalisasi dan lain-lain. Karena terdapat beberapa kabid yang diperiksa juga, semua diperiksa sehingga lama karena satu-satu pemeriksaan,” ungkap Ahmaludin.
Ia menambahkan, dirinya bersama sejumlah staf lainnya menunggu di luar ruangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kepala Dinas juga dipastikan turut dimintai keterangan.
Tak berhenti di kantor dinas, tim kejaksaan dikabarkan bergerak melakukan penggeledahan di kediaman salah satu pihak berinisial MH. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengenai hasil kegiatan tersebut.
Kasi Intel Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum oleh Kejati Lampung.
“Kami pihak Kejari Lampung Tengah sifatnya hanya mendampingi dan kita lakukan support semua dengan kegiatan yang dilakukan oleh tim dari Kejati Lampung. Tapi untuk penanganannya, ada di Kejati,” jelas Okky.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Kejati Lampung. Masyarakat menanti pengungkapan secara terang benderang mengenai konstruksi perkara, dugaan aliran dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Kejati Lampung diharapkan mengusut perkara ini secara menyeluruh, transparan, dan profesional agar dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam program pendidikan tidak berhenti sebatas penggeledahan.
Seluruh pihak yang diperiksa tetap harus dihormati hak hukumnya dan dikedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
(Ay)
