PESISIR BARAT, LAMPUNG –Ungkapkasus.id
Pimpinan Redaksi Ungkapkasus.id dan Jejakkasus.info Lampung, Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam keras dugaan ancaman pembunuhan yang dialami seorang awak media Ungkapkasus.id di wilayah Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.
Berdasarkan informasi yang diterima, dugaan ancaman tersebut diduga dilontarkan oleh seorang pria bernama Turman, warga Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur. Peristiwa ini disebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistik dalam menelusuri dan memberitakan dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
Bambang Hartono menegaskan bahwa segala bentuk intimidasi, tekanan, maupun ancaman kekerasan terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila dilakukan karena seseorang tidak menerima pemberitaan yang disampaikan kepada publik.
“Kami mengecam keras apabila benar telah terjadi ancaman pembunuhan terhadap awak media kami. Wartawan bekerja menjalankan tugas jurnalistik untuk kepentingan publik, bukan untuk mencari persoalan pribadi. Perbedaan pendapat terhadap pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau jalur hukum, bukan dengan ancaman kekerasan,” tegas Bambang Hartono.
Ia meminta Polres Pesisir Barat agar segera memberikan perhatian serius terhadap dugaan peristiwa tersebut, melakukan penyelidikan secara profesional, serta memastikan keselamatan awak media yang bersangkutan.
“Kami meminta aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan ini sebagai masalah biasa. Jika dugaan ancaman tersebut terbukti, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keselamatan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik harus menjadi perhatian bersama,” lanjutnya.
Bambang juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam menjalankan fungsi pers sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, dan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh aktivitas jurnalistik tetap harus dilaksanakan secara profesional, berimbang, dan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 18 ayat (1) juga mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
“Kami tidak menginginkan persoalan ini berkembang menjadi konflik. Kami hanya meminta adanya perlindungan, kepastian hukum, dan penanganan yang objektif. Siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab atau menempuh mekanisme hukum yang tersedia,” tutup Bambang.(Tim)
