PRINGSEWU –Ungkapkasus.id
Pengelolaan Dana Desa Pekon Mada Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kini menjadi sorotan. Menindaklanjuti laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM PALU), tim media melakukan penelusuran serta konfirmasi langsung kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
Hasil konfirmasi tersebut memunculkan perkembangan penting. Inspektorat menyampaikan bahwa pemeriksaan tim reguler terhadap Pekon Mada Raya diduga menemukan sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Muhammad Akbar Sholeh, S.Si., M.S.Ak., dalam keterangannya kepada tim media menyampaikan:
“Alhamdulillah, pemeriksaan tim kami melakukan pemeriksaan tahun 2025 diduga ada temuan dan segera akan lakukan proses pemeriksaan secara reguler
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius, mengingat pengelolaan anggaran pekon menyangkut uang negara yang seharusnya digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain hasil pemeriksaan reguler, laporan LSM PALU juga menyoroti dugaan persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Mada Raya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan anggaran yang semestinya mendukung pengembangan usaha BUMDes tidak direalisasikan sesuai rencana, melainkan diduga dialihkan untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG).
Persoalan lainnya menyangkut proposal pengembangan sejumlah unit usaha yang diduga pernah diajukan Direktur BUMDes, tetapi tidak memperoleh rekomendasi atau persetujuan Kepala Pekon. Akibatnya, rencana pengembangan usaha tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Informasi yang diterima tim media juga menyebutkan bahwa penyertaan modal atau alokasi anggaran untuk BUMDes baru diterima pada Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana kebijakan pengelolaan BUMDes selama 2024 dan 2025? Ke mana arah anggaran yang direncanakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat? Apa dasar pembangunan GSG dan bagaimana mekanisme persetujuannya?
LSM PALU mendorong agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga mencakup APBPekon, perubahan anggaran, proposal BUMDes, penyertaan modal, SPJ, bukti transaksi, serta pemeriksaan fisik seluruh kegiatan.
Tim media juga meminta agar penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 hingga 2026 ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kegiatan pemberdayaan, ketahanan pangan, pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan BUMDes.
Inspektorat diharapkan membuka perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada publik sesuai ketentuan.
Tim media meminta Kepala Pekon Mada Raya dan Direktur BUMDes memberikan penjelasan terbuka mengenai seluruh dugaan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi tetap diberikan secara proporsional.
Apabila pemeriksaan menemukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, masyarakat berharap persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Sebab, Dana Desa bukan uang pribadi pejabat pekon. Setiap rupiah merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Tim Redaksi UngkapKasus.id / Jejakkasus.info
