Dana BOP dan Fasilitas Sekolah Dipersoalkan, TK Raudlatul Muslimin Diambang Kehancuran

Pringsewu – ungkapkasus.id

Dugaan adanya tekanan terhadap tenaga pendidik serta ketidaktransparanan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di TK Raudlatul Muslimin, Margodadi, mulai menjadi sorotan. Rabu 17/6/2026

Sejumlah narasumber yang mengetahui kondisi internal sekolah tersebut mengungkapkan adanya persoalan serius yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu dan Inspektorat.

Salah satu narasumber menyebut bahwa oknum kepala sekolah diduga kerap melakukan tekanan terhadap para guru yang mengajar. Akibat kondisi tersebut, beberapa tenaga pendidik disebut memilih mengundurkan diri karena merasa tidak lagi nyaman menjalankan tugasnya sebagai pengajar.

“Banyak guru yang bertahan karena memikirkan anak-anak didik, tetapi tekanan yang dirasakan membuat sebagian akhirnya memilih keluar,” ujar seorang narasumber kepada media.

Tidak hanya itu, narasumber juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana BOP yang diterima sekolah. Menurut keterangan yang dihimpun, para guru diduga tidak pernah dilibatkan ataupun diberikan penjelasan secara terbuka terkait penggunaan anggaran bantuan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan kebutuhan sekolah.

Secara tidak langsung, sejumlah sumber menilai bahwa minimnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran telah menimbulkan kecurigaan dan keresahan di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu memburuknya hubungan antara pihak manajemen sekolah dengan tenaga pendidik.

Selain itu, seorang wali murid mengaku pernah mengalami perlakuan yang dianggap sebagai bentuk tekanan ketika mempertanyakan kondisi fasilitas sekolah, termasuk ketersediaan dan kelayakan Alat Permainan Edukatif (APE) yang digunakan oleh peserta didik.

Informasi lain yang diterima media juga menunjukkan adanya percakapan yang diduga berkaitan dengan pembiayaan kegiatan sekolah dan penggantian anggaran tertentu. Percakapan tersebut turut menambah pertanyaan sejumlah pihak mengenai tata kelola administrasi dan penggunaan anggaran di lingkungan sekolah yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi secara terbuka.

Berdasarkan informasi yang berkembang, muncul dugaan bahwa dana BOP tidak dikelola secara transparan dan berpotensi tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu serta Inspektorat untuk segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Apabila dugaan tersebut terbukti, masyarakat berharap adanya tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, dana pendidikan merupakan hak peserta didik yang harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Masyarakat juga berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan yang disampaikan guru maupun wali murid. Audit menyeluruh dan pemeriksaan lapangan dinilai penting untuk memastikan kondisi sebenarnya serta menjamin kualitas pendidikan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala TK Raudlatul Muslimin, Susi Minarsih, belum memberikan tanggapan maupun hak jawab atas upaya konfirmasi yang telah dilakukan oleh media. Konfirmasi dilakukan terkait berbagai informasi dan dugaan yang disampaikan para narasumber dalam pemberitaan ini.

Media telah berupaya meminta klarifikasi guna memperoleh penjelasan dan keseimbangan informasi sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Namun, hingga tiga pemberitaan yang berkaitan dengan persoalan tersebut diterbitkan, pihak yang bersangkutan belum memberikan respons maupun keterangan resmi.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak sekolah maupun pihak terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Apabila di kemudian hari terdapat penjelasan, bantahan, atau data pendukung dari pihak yang bersangkutan, redaksi siap memuatnya sebagai bentuk keberimbangan informasi kepada publik.

(Tim redaksi)

Exit mobile version