
PESISIR BARAT, LAMPUNG,Ungkapkasus.id- Polemik dugaan pembangunan bangunan permanen di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kembali menjadi sorotan publik. Hingga kini, Tumiran, warga yang disebut sebagai pemilik bangunan, mengaku masih menunggu pemanggilan dari pihak Balai Besar TNBBS maupun aparat penegak hukum (APH).
Tumiran menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan petugas dan bahkan bersedia membongkar bangunan tersebut apabila memang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan tersebut seolah hanya diarahkan kepada dirinya, sementara menurut pengakuannya terdapat bangunan lain di kawasan yang sama.
“Saya menunggu pemanggilan, baik dari pihak Balai Besar TNBBS maupun aparat penegak hukum. Bukan hanya saya yang membangun rumah permanen, masih banyak yang lain. Kenapa hanya saya yang dipermasalahkan?” ungkap Tumiran kepada awak media.
Ia juga mengaku merasa dirugikan terkait proses pembelian tanah yang menurut keterangannya berada di kawasan tersebut. Tumiran mempertanyakan siapa pihak yang mengetahui maupun bertanggung jawab atas transaksi jual beli dan dugaan ganti rugi tanah tempat bangunan itu berdiri.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Apabila benar terdapat transaksi jual beli lahan di kawasan yang diduga masuk wilayah konservasi TNBBS, siapa pihak yang menjual, siapa yang membeli, dan apakah transaksi tersebut memiliki dasar hukum yang sah?
Sementara itu, sebelumnya Peratin Pekon Sumberejo, Anita, melalui pernyataannya kepada awak media menyampaikan akan melaporkan Tumiran terkait persoalan bangunan tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh informasi resmi mengenai tindak lanjut laporan maupun proses hukum yang telah berjalan.
Masyarakat kini menunggu kejelasan dan langkah konkret dari instansi terkait. Publik berharap penanganan persoalan ini dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih apabila ditemukan pelanggaran.
Saat dikonfirmasi mengenai rencana pemanggilan terhadap Tumiran, Bobi, petugas kehutanan, menyampaikan bahwa informasi tersebut akan terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan.
“Akan kami sampaikan dulu kepada pimpinan,” ujar Bobi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut penanganan dugaan pembangunan di kawasan TNBBS.
Kini, pertanyaan yang berkembang bukan hanya mengenai bangunan milik Tumiran, melainkan juga mengenai legalitas lahan, proses transaksi yang diklaim terjadi, serta kemungkinan adanya pihak lain yang mengetahui atau terlibat.
Publik berharap Balai Besar TNBBS bersama aparat penegak hukum dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum diharapkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak Balai Besar TNBBS dan pihak-pihak terkait lainnya guna mendapatkan informasi yang berimbang.
RED