Rp13 Miliar Dana Hibah Bawaslu Pringsewu Terbongkar! Suprondi Klaim Sesuai Aturan, Sisa Anggaran Dipertanyakan

PRINGSEWU –Ungkapkasus.id

Pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 pada Bawaslu Kabupaten Pringsewu senilai kurang lebih Rp13 miliar kembali menjadi sorotan. Di tengah penyelidikan yang masih berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, muncul sejumlah pertanyaan mengenai realisasi penggunaan anggaran, potensi sisa dana, rencana adendum hingga biaya sewa kantor.

Ketua Bawaslu Pringsewu, Suprondi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menegaskan bahwa dana hibah tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan selama tahapan Pilkada 2024.

“Dana hibah yang diterima Bawaslu pada tahapan Pilkada digunakan untuk melakukan pengawasan. Pilkada sudah selesai 2024 dan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu. Tentu kami mempertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” tulis Suprondi.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu sebagai lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk terbuka serta mendukung proses penegakan hukum.

“Tentu kita sebagai lembaga negara dan mempunyai tanggung jawab untuk terbuka, dan mendukung upaya penegakan hukum,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Bawaslu. Namun, publik tentu membutuhkan penjelasan lebih terperinci, bukan hanya pernyataan bahwa anggaran telah dipertanggungjawabkan sesuai aturan, melainkan juga rincian realisasi dan dokumen pendukungnya.

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyoroti perhitungan kebutuhan anggaran berdasarkan durasi tahapan Pilkada.

Menurutnya, apabila pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 12 bulan, perkiraan penggunaan anggaran sekitar Rp10,5 miliar. Dengan asumsi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp2,5 miliar dari total hibah Rp13 miliar.

“Kalau 12 bulan saja diperkirakan habis Rp10,5 miliar, berarti sisanya harus dilihat. Kalau pelaksanaan hanya enam bulan, tentu perhitungan sisa anggarannya lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Narasumber tersebut juga menyebut adanya rencana dalam pengusulan awal untuk menggunakan sisa dana melalui mekanisme adendum bersama pemerintah daerah, termasuk rencana pembangunan kantor Bawaslu.

Namun, status rencana tersebut perlu dipastikan melalui dokumen resmi. Apakah adendum benar-benar dibuat? Berapa nilai dana yang dialihkan? Bagaimana realisasinya?

Selain sisa anggaran, narasumber mempertanyakan komponen biaya sewa kantor di tingkat kabupaten dan kecamatan. Menurutnya, nilai sewa perlu diuji berdasarkan lokasi, kondisi bangunan, perjanjian, serta bukti pembayaran.

Sebelumnya, Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, menyatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan pihak-pihak terkait dan dokumen relevan.

Kini publik menunggu kejelasan mengenai total realisasi, saldo akhir hibah, dokumen adendum, serta pertanggungjawaban setiap kegiatan.

Rp13 miliar merupakan uang publik yang bersumber dari APBD. Setiap penggunaannya harus dapat dijelaskan dan dibuktikan.

Perlu ditegaskan, angka Rp2,5 miliar merupakan simulasi berdasarkan keterangan narasumber, bukan hasil audit atau kesimpulan kerugian negara. Penyelidikan juga bukan bukti seseorang telah melakukan tindak pidana.

Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Bawaslu maupun pemerintah daerah.

 

Exit mobile version