PRINGSEWU, LAMPUNG –Ungkapkasus.id
Pengelolaan anggaran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu menjadi perhatian dalam penelusuran tim media. Berdasarkan data awal yang diperoleh, pagu anggaran instansi tersebut selama Tahun Anggaran 2023 dan 2024 tercatat mencapai Rp5.007.408.000 atau lebih dari Rp5 miliar.
Rinciannya, pagu anggaran Tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.253.369.000. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp2.754.039.000.
Besarnya alokasi anggaran negara tersebut mendorong tim media meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan, realisasi belanja, serta pertanggungjawaban berbagai program dan kegiatan di lingkungan Bapas Pringsewu.
Sejumlah pos yang menjadi perhatian meliputi anggaran pembinaan klien pemasyarakatan, program Griya Abhipraya, pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, perjalanan dinas, belanja operasional, hingga pengadaan barang dan jasa.
Tim media juga menyoroti pelaksanaan program Griya Abhipraya Pringsewu, khususnya terkait pembiayaan kegiatan, pengadaan peralatan, honorarium instruktur, jumlah peserta pelatihan, serta hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
Tidak hanya itu, transparansi penggunaan anggaran Tahun 2025 dan 2026 juga menjadi bagian dari penelusuran, mengingat rincian pagu dan realisasinya masih memerlukan data resmi dari pihak terkait.
Surat Klarifikasi Diteruskan ke Kanwil Ditjenpas Lampung
Dalam rangka memperoleh pemberitaan yang berimbang, tim media telah menyampaikan surat permintaan klarifikasi kepada Kepala Bapas Kelas II Pringsewu.
Pihak Bapas memberikan tanggapan bahwa surat tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung.
Dalam jawaban tertulisnya, pihak Bapas menyampaikan:
“Surat Saudara telah kami terima dan telah kami teruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Lampung. Jawaban resmi selanjutnya akan disampaikan melalui Kantor Wilayah.”
Atas jawaban tersebut, tim media akan menunggu penjelasan resmi dari Kanwil Ditjenpas Lampung, terutama mengenai rincian pagu anggaran, realisasi belanja, pelaksanaan kegiatan, serta dokumen pertanggungjawaban Bapas Pringsewu.
Tim media menegaskan bahwa akumulasi pagu anggaran lebih dari Rp5 miliar tersebut bukan merupakan kesimpulan adanya kerugian negara ataupun penyimpangan. Penelusuran dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.
Apabila dalam pemeriksaan dokumen ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaan kegiatan, hal tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konfirmasi dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari tanggung jawab publik. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui bagaimana setiap program pemerintah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.
Tim media tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Bapas Pringsewu maupun Kanwil Ditjenpas Lampung demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
(Tim FKWKP)
