Rp13 Miliar Dana Hibah Bawaslu Pringsewu Masih Diusut! Kejari Periksa Pihak Terkait, Mantan Sekretaris Dua Kali Dipanggil

PRINGSEWU –Ungkapkasus.id

Dana hibah Pilkada 2024 senilai sekitar Rp13 miliar yang diterima Bawaslu Kabupaten Pringsewu masih menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu memastikan penyelidikan atas pengelolaan anggaran tersebut belum berhenti. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dan penelusuran dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana masih berlangsung.

Kepastian itu disampaikan Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Annas Huda, saat dikonfirmasi tim media mengenai perkembangan penanganan perkara.

“Proses penyelidikan masih berjalan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta dokumen-dokumen yang relevan dengan perkara tersebut,” jawab Annas melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2026, Annas juga membenarkan bahwa Kejari tengah melakukan penyelidikan terkait dana hibah yang diterima Bawaslu dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

“Iya benar, kami sedang ada penyelidikan terkait dengan dana hibah yang diterima Bawaslu dari Pemda Kabupaten Pringsewu,” ujarnya dalam keterangan sebelumnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sekitar 4 Juni 2026, tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pringsewu turun ke sejumlah kecamatan untuk mengumpulkan data dan bahan keterangan atau puldata dan pulbaket.

Perkembangan lain terungkap setelah tim media mengonfirmasi Eko, mantan Sekretaris Bawaslu Pringsewu pada periode pengelolaan dana hibah tersebut.

Eko membenarkan telah dua kali dipanggil Kejari Pringsewu untuk dimintai keterangan. Ia menyebut klarifikasi berkaitan dengan dokumen administrasi, termasuk Surat Keputusan (SK), serta pendalaman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan dan penggunaan anggaran.

Eko menyatakan siap apabila kembali dimintai keterangan dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum.

Kepala Kesbangpol Pringsewu, H. Catur, membenarkan bahwa penyaluran dana hibah kepada Bawaslu dilakukan melalui instansinya. Namun, saat dikonfirmasi, ia menyampaikan belum menerima surat panggilan maupun pemberitahuan resmi dari Kejaksaan.

Tim media turut meminta klarifikasi Ketua Bawaslu Pringsewu, Suprondi, mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut.

Menanggapi permintaan konfirmasi, Suprondi menjawab melalui pesan WhatsApp, “Saya jawab apa ya, nanti aja Bang. Saya masih dalam perjalanan.”

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Suprondi. Redaksi tetap membuka ruang bagi Ketua Bawaslu untuk menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.

Dengan penyelidikan yang masih berjalan, pemeriksaan pihak terkait, serta pendalaman dokumen, publik menunggu kejelasan mengenai hasil penggunaan dana hibah sekitar Rp13 miliar tersebut.

Apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan? Apakah dokumen SPJ telah sesuai dengan realisasi kegiatan? Dan sejauh mana hasil pemeriksaan Kejari terhadap pertanggungjawaban anggaran tersebut?

Pertanyaan itu penting dijawab melalui proses hukum dan keterbukaan informasi. Sebab, dana hibah yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Perlu ditegaskan, penyelidikan dan pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan bukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. Hingga kini, belum ada kesimpulan resmi mengenai kerugian negara maupun pihak yang bertanggung jawab.

Redaksi akan terus mengikuti perkembangan perkara dan memberikan ruang klarifikasi serta hak jawab kepada seluruh pihak terkait.

(Ay)

Exit mobile version