Pesisir Barat—Ungkapkasus.id
Ketua LSM Pematank, Suadiromli, melontarkan kritik keras dan tanpa kompromi terhadap proyek rehabilitasi Madrasah di Dusun Mendati, Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, yang kini diselimuti berbagai dugaan persoalan. Selasa 14/4/20226
Dalam pernyataannya, Suadiromli secara tegas menyebut proyek bernilai miliaran rupiah itu berpotensi menyimpan masalah serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi! Kalau benar ada persoalan status lahan di kawasan HPT, itu pelanggaran serius. Jangan coba-coba bermain di wilayah abu-abu. Semua harus terang dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya lantang.
Ia juga menyoroti keras dugaan kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar. Menurutnya, indikasi penggunaan material yang tidak layak bukan sekadar kelalaian, tetapi bisa mengarah pada dugaan penyimpangan.
“Kalau benar kayu yang dipakai masih muda dan kualitas pekerjaan asal jadi, ini bukan sekadar kesalahan teknis—ini bisa masuk kategori merugikan negara. Jangan sampai proyek ini hanya jadi bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dengan nada tajam.
Lebih jauh, Suadiromli menilai sikap tertutup dari pihak pelaksana dan instansi terkait justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan.
“Kenapa sulit dikonfirmasi? Kenapa informasi ditutup? Ini proyek publik, dibiayai APBN, bukan proyek rahasia! Kalau tidak ada masalah, kenapa harus bungkam?” sentilnya.
LSM Pematank secara tegas mendesak dilakukan audit menyeluruh dan investigasi terbuka oleh lembaga berwenang, termasuk aparat penegak hukum.
“Kami minta audit total! Periksa dari hulu ke hilir—mulai dari status lahan, proses tender, hingga kualitas pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, jangan ragu proses hukum. Jangan ada yang dilindungi!” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran dalam proyek pemerintah hanya akan merusak kepercayaan publik.
“Jangan tunggu sampai bangunan roboh baru bertindak. Ini soal tanggung jawab, integritas, dan kepercayaan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh oknum,” pungkasnya.
Desakan keras ini menambah tekanan publik agar pihak terkait segera memberikan klarifikasi terbuka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pelaksana proyek maupun instansi terkait, sementara sorotan masyarakat terus menguat.
