Lampung Selatan, Ungkapkasus.id
Penggunaan anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen dari Dana Desa di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, kembali disorot. Warga menduga telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan kambing yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Biahdi, dan Sekretaris Desa, Ansori.
Bendahara Desa, Biahdi, saat dikonfirmasi awak media, mengakui bahwa pengadaan kambing tersebut tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
“Memang kami tidak libatkan TPK dalam pembelian kambing itu, menurut pengakuan bihadi 15 kambing harga 1 ekor nya Rp 1300 samapai Rp 1 juta 500 ujarnya, Jumat (4/7/2025).
Pernyataan itu langsung menuai reaksi dari warga dan anggota TPK. Abdul Hamid, salah satu anggota TPK yang diangkat melalui SK Kepala Desa, menyayangkan langkah tersebut.
“Kami tidak tahu-menahu soal anggaran. Kami hanya diminta tanda tangan saat pelaporan tahun 2023 dan 2024 oleh Ansori,” ungkap Hamid kecewa.senin 7Juli 2025
Dugaan penyimpangan tidak berhenti di situ. Seorang aparatur desa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Biahdi dan Ansori kembali melakukan pengadaan kambing tanpa prosedur yang benar. Bahkan beda penyampaian nya
“Katanya mereka beli kambing betina lima ekor, total anggarannya Rp10 juta. Padahal ini sudah jadi temuan inspektorat tahun lalu,” ujarnya.
Menurutnya, pola pelaksanaan kegiatan yang sama tanpa melibatkan TPK jelas menunjukkan indikasi pengulangan kesalahan yang disengaja. Warga pun mulai merasa resah karena dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk ketahanan pangan justru berpotensi diselewengkan.
Warga meminta agar aparat penegak hukum, Inspektorat Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan turun tangan. Mereka mendesak agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan di Desa Bangunan.
“Kami hanya ingin transparansi. Ini uang negara, harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak desa belum memberikan klarifikasi resmi terkait kelanjutan pengadaan kambing tersebut.(Tim)
