Bandar Lampung : ungkapkasus.id
Lembawa Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) dan Restorasi Untuk Kebijakan (RUBIK) Lampung kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Lampung, Rabu 26 Februari 2025.
Mereka mendesak Kejati Lampung segera mengusut tuntas dugaan KKN di Bagian Umum Setda Way Kanan yang menggunakan anggaran APBD tahun 2023.
Perwakilan massa yang melakukan unjuk rasa kemudian diterima langsung kasi penkum, Riki Ramadhan.
Didalam pertemuan tersebut Kejati Lampung akan segera menginformasikan sampai mana laporan yang telah di layangkan oleh lembaga Gembok dan Rubik.
Ketua Rubik Lampung, Fery Yunizar, menyampaikan dugaan kegiatan bermasalah seperti pajak kendaraan karena menurut kadispenda provinsi lampung pemerintah daerah way kanan diduga sudah menunggak pajak 2 tahun terakhir RP 3,2 Milyar lebih serta jasa administrasi umum 8 milyar lebih, ini mirip dengan kegiatan penunjang 4.5 milyar, bahkan pengadaan sarana prasarana gedung kantor 5,4 milyar, dan biaya rehab gedung 1,2 milyar.
“Bahwa perlu kejelasan dan transparansi penggunaan anggaran terhadap proyek tersebut”, ungkapnya.
Oleh karena itu kata Feri, kami mendesak serta mendorong pihak Kejati Lampung untuk segera memanggil dan memeriksa semua oknum pejabat di Bagian Umum Setda Way Kanan yang patut di duga terlibat dalam persoalan tersebut.
“Terkait laporan pengaduan dugaan korupsi yang sebelumnya sudah dilaporkan kami minta pihak kejati lampung harus pro aktif mengusut dugaan korupsi yang sudah disampaikan”, ujarnya.
Andre Saputra Ketua Gembok Lampung Menambahkan dalam implementasi pelaksanaan diduga mengandung unsur kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada penyimpangan prosedur dan teknis.
“Diduga kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Way Kanan selaku pengguna anggaran tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjannya”, tutupnya.
( md )
