PRINGSEWU – ungkapkasus.id
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan stunting memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya, dengan didukung oleh pemerintah kecamatan, pekon, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial serta masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Umi Laila saat membuka Rapat Koordinasi TKPKD dan Stunting Kabupaten Pringsewu Tahun 2026 di Hotel Regency, Wates, Gadingrejo, Pringsewu, pada Selasa, 17 November 2026.
“Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan dua agenda pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri,” tegasnya.
Sebab, kata dia, kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan bergizi, air bersih, sanitasi layak, kesempatan kerja dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
“Demikian pula penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi sektor kesehatan, tetapi diperlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi, ketahanan pangan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal,” ujarnya.
Dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu 2025–2029, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM merupakan bagian penting dari arah pembangunan daerah menuju Pringsewu Makmur. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 9,14% pada 2023 menjadi 8,32% pada 2024, dan kembali turun menjadi 7,60% pada 2025.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun tidak boleh berpuas diri, karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah, khususnya kelompok miskin ekstrem dan keluarga yang menghadapi berbagai kerentanan sosial ekonomi,” ucapnya, pada kegiatan yang dihadiri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya.
Karenanya, harus dipastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan dan memberikan perubahan nyata terhadap kualitas hidup masyarakat. Ia menekankan untuk dilakukan penguatan data dan ketepatan sasaran, sehingga intervensi pemerintah didasarkan data yang valid, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari kita satukan komitmen dan langkah, sebab kita ingin memastikan pembangunan tak hanya menghasilkan angka-angka capaian, tetapi benar-benar memberi perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. (ant)








