Jakarta —Ungkapkasus.id
Puluhan massa aksi dari Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Mereka mendesak lembaga antirasuah tersebut segera membuka penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyimpangan proyek infrastruktur serta tata kelola anggaran di Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Aksi tersebut memuncak setelah terungkapnya proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Talang Padang–Sumanda senilai Rp 9,39 miliar yang dinilai berkualitas buruk alias “ampas tahu”. Proyek yang bersumber dari pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) itu mengalami keretakan struktural pelat beton (rigid pavement), amblasnya subgrade, hingga pengalihan gorong-gorong tanpa standar teknis.
Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah alias Bung Sah, menyatakan bahwa KPK tidak boleh hanya memanggil kontraktor pelaksana (CV Kalingga Jaya Shima) dan konsultan pengawas (CV Denmass), tetapi juga harus menyasar jajaran penentu kebijakan di Pemkab Tanggamus.
“Kami meminta KPK memanggil dan memeriksa Bupati Tanggamus serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Proyek gagal mutu ini didanai dari uang pinjaman PT SMI yang bernilai puluhan miliar rupiah. Sangat tidak adil jika uang utang daerah yang harusnya untuk kesejahteraan rakyat justru menguap pada proyek asal jadi akibat lemahnya pengendalian dan pengawasan,” tegas Bung Sah di sela-sela aksi.
Dalam orasinya, massa FORMMASI menuding Dinas PUPR Tanggamus dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dan membiarkan terjadinya cacat mutu konstruksi di lapangan. Mereka menolak dalih dinas yang menyalahkan tonase kendaraan melintas, mengingat warga setempat mengonfirmasi tidak ada aktivitas kendaraan berat pasca-pengecoran.
“Kerusakan ini bukti nyata gagalnya kontrol kualitas (Quality Control) dan manajemen lalu lintas. Ada indikasi perbuatan melawan hukum yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengurangi volume dan mutu pekerjaan,” lanjut Bung Sah.
Di akhir aksi, perwakilan FORMMASI resmi menyerahkan berkas laporan serta bukti-bukti temuan lapangan ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.
Selain mendesak pemeriksaan Bupati dan Kadis PUPR Tanggamus, mereka menuntut KPK merekomendasikan blacklist bagi kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas yang terlibat.
