PRINGSEWU, LAMPUNG –Ungkapkasus.id
Polemik pelayanan administrasi kependudukan yang diunggah melalui akun TikTok Abi Arjunaa akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu, Sudarsih, menyampaikan klarifikasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan perpindahan penduduk yang sebelumnya dipertanyakan melalui media sosial.
Jawaban resmi tersebut disampaikan melalui akun TikTok Disdukcapil Kabupaten Pringsewu dan juga telah disampaikan kepada Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ.
Klarifikasi ini menjadi penting untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat agar persoalan pelayanan administrasi kependudukan tidak dipahami hanya berdasarkan satu sudut pandang.
Dalam penjelasan resminya, Disdukcapil membeberkan kronologi pelayanan yang berlangsung pada 2 November 2026.
Pemohon diketahui datang langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Pringsewu sekitar pukul 14.26 WIB dan mendapatkan nomor antrean C062 untuk mengajukan perpindahan penduduk sendiri ke luar kabupaten.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi, kesesuaian data kependudukan, serta konfirmasi terkait persetujuan pasangan.
Namun, berdasarkan keterangan Disdukcapil, pemohon belum sempat memperoleh penjelasan secara menyeluruh karena terlebih dahulu menarik berkas persyaratan dan meninggalkan loket pelayanan.
Dengan demikian, proses pemeriksaan administrasi tersebut tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai penolakan pelayanan ataupun tindakan mempersulit masyarakat.
DISDUKCAPIL JALANKAN PELAYANAN BERDASARKAN KETENTUAN
Selain persoalan perpindahan penduduk, Disdukcapil juga memberikan penjelasan mengenai perpindahan data anak dari satu Kartu Keluarga (KK) ke KK lainnya.
Dalam keterangannya, dinas menjelaskan bahwa perpindahan data anak dilengkapi permohonan dari orang tua kandung, yakni ibu kandung, serta persetujuan kepala keluarga yang akan menerima anggota keluarga tersebut.
Secara regulasi, administrasi kependudukan memiliki ketentuan yang harus dipenuhi untuk memastikan setiap perubahan data penduduk dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur.
Hal tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Nomor 109 Tahun 2019.
Karena itu, pemeriksaan dokumen oleh petugas merupakan bagian dari proses administrasi yang perlu dijalankan sesuai ketentuan, bukan otomatis merupakan bentuk penghambatan pelayanan.
BAMBANG HARTONO: KLARIFIKASI HARUS MENJADI DASAR MELURUSKAN INFORMASI
Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu, Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ, menerima penyampaian klarifikasi dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu tersebut.
Menurutnya, penjelasan resmi dari instansi terkait perlu menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memahami persoalan yang berkembang di media sosial.
Kritik terhadap pelayanan publik merupakan hak masyarakat. Namun, setiap informasi yang disampaikan kepada publik juga harus didasarkan pada fakta, kronologi, dan ketentuan yang sebenarnya.
Jangan sampai sebuah persoalan yang belum dijelaskan secara utuh justru berkembang menjadi opini yang membentuk persepsi keliru terhadap pelayanan pemerintah.
Pihak Disdukcapil sendiri telah memberikan jawaban secara terbuka melalui media sosial dan menyampaikan penjelasan kepada pihak terkait.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat melihat persoalan ini secara objektif dan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pelayanan Disdukcapil Kabupaten Pringsewu telah melanggar aturan.
Kritik boleh disampaikan, tetapi kebenaran informasi harus tetap menjadi prioritas. Pelayanan publik harus diawasi, sementara setiap aparatur juga berhak menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Ay)
