Lampung Selatan, Ungkapkasus.id
– Langkah darurat Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Lampung Selatan yang mengerahkan pompa berkapasitas 250 liter per detik untuk mengatasi intrusi air laut di 8.000 hektare sawah di Palas dan Candipuro, dinilai sudah terlambat dan tidak sesuai kebutuhan riil petani di lapangan.
Fakta di lapangan per Rabu (30/9/2026) berbalik total dengan narasi yang dibangun.
Untuk wilayah Kecamatan Candipuro, sebagian besar sudah usai panen. Tidak ada lagi ancaman gagal panen akibat intrusi yang perlu diselamatkan dengan pompa. Tersisa hanya di wilayah Siring 3 Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro, kondisi padi sudah mulai menguning dan siap panen. Pada fase menguning seperti ini, padi sudah tidak lagi memerlukan air. Jika sekarang baru dialiri air dari pompa Way Sekampung, maka jelas SUDAH TERLAMBAT..!
Kondisi yang sama terjadi di wilayah persawahan Rawa Sragi yang meliputi Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi. Kondisi padi di sana sangat bervariatif, ada yang sudah lahir (keluar malai), ada juga yang masih hamil (bunting). Pada fase lahir dan hamil, yang dibutuhkan petani bukanlah tambahan debit air besar-besaran dari pompa.
“Terlambat kalau sekarang nurunin air. Padi kami di Rawa Sragi Palas dan Sragi ini sudah ada yang lahir, sudah ada yang hamil. Kalau kebanyakan air malah rebah. Yang kami butuhkan sekarang ini bukan air, tapi antisipasi hama, obat hama wereng dan tikus,” tegas Rohman petani Palas.
Petani Mekar Mulya Keluhkan Hama Tikus, Isi Air Sudah Terlambat Padi Mulai Menua
Keluhan lebih keras datang dari Petani Desa Mekar Mulya Kecamatan Palas, Syafrudin. Ia mengeluhkan serangan hama terutama tikus yang semakin menjadi-jadi di fase padi menua ini.
“Percuma sekarang diisi air juga sudah terlambat , padi kami di Mekar Mulya ini sudah mulai menua, sudah menguning. Kalau dipaksa diairi terus malah mengundang hama. Yang paling parah sekarang ini hama tikus, wereng juga mulai ada. Tikus merajalela malam-malam, batang padi kami dipotongin,” keluh Syafrudin dengan nada kecewa.
Menurut Syafrudin, bantuan pompa 250 liter/detik yang digembar-gemborkan itu tidak akan ada artinya jika tidak dibarengi dengan bantuan obat hama dan gerakan serentak pengendalian tikus.
“Seharusnya Dinas itu turun lihat dulu padi kami ini umurnya berapa. Ini sudah bukan waktunya butuh air banyak, tapi butuh obat, butuh pendampingan, tapi sampai sekarang belum ada gerakan gropyokan tikus. Kalau begini terus, yang ada kami panen tapi hasilnya dimakan tikus,” tambahnya.
Syafrudin berharap pemerintah jangan hanya pencitraan dengan pompa besar, tapi abai dengan jeritan petani yang padinya sudah menua dan diserang hama.
Kadis TPHBun Lampung Selatan Bungkam Saat Dihubungi
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Kabupaten Lampung Selatan, Mugiyono, saat dihubungi melalui telepon WhatsApp untuk dimintai tanggapan terkait fakta lapangan yang berbalik ini, memilih bungkam.
Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (30/9/2026) sore, panggilan telepon WhatsApp berkali-kali tidak diangkat. Pesan chat yang dikirimkan untuk konfirmasi terkait keterlambatan pompanisasi dan keluhan hama tikus di Mekar Mulya juga tidak dibalas, meskipun terlihat centang dua dan online.
Sikap bungkam Kadis TPHBun ini sangat disayangkan, mengingat petani di Palas, Sragi dan Candipuro sangat membutuhkan kejelasan, apakah pompa 250 liter/detik itu benar-benar solusi, atau hanya solusi yang datang terlambat saat padi sudah tidak butuh air lagi.
Petani menilai, narasi intrusi air laut hanya menjadi alasan proyek pompanisasi darurat, padahal kebutuhan mendesak petani saat ini adalah bantuan obat-obatan untuk antisipasi serangan hama pada fase kritis padi hamil, lahir dan menua.
“Jangan sampai anggaran besar untuk pompa 250 liter itu hanya jadi seremonial saja. Kami di lapangan butuhnya sekarang penyemprotan hama dan gropyokan tikus, bukan ditambah air lagi. Kalau telat semprot, yang ada padi menguning di Siring 3 dan yang menua di Mekar Mulya itu habis dimakan hama,”pungkas petani.
Hingga kini petani berharap Pemkab Lampung Selatan lebih mendengarkan keluhan riil dari sawah, bukan hanya laporan di atas meja.
*(** )
