PRINGSEWU –Ungkapkasus.id
Penelusuran Redaksi Ungkap Kasus ID dan Jejak Kasus Info terhadap pengelolaan anggaran Pekon Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Tahun Anggaran 2024–2025 mulai mendapat tanggapan langsung dari pihak pemerintah pekon.
Dalam jawaban yang disampaikan kepada redaksi, pihak Kepala Pekon membenarkan adanya sejumlah kegiatan pada tahun 2024 dan 2025 serta menyatakan dokumen realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersedia.
“Iya Bung, memang benar apa yang disampaikan itu benar ada kegiatan tahun 2024–2025. Kalau terkait realisasi dan LPJ insyaallah ada Bung,” demikian bagian jawaban yang diterima redaksi.
Lebih lanjut, Kepala Pekon menyampaikan bahwa Dana Desa tahun 2024 sekitar Rp996 juta dan tahun 2025 sekitar Rp996 juta.
Selain Dana Desa, pihak pekon juga menyebut adanya DBH sekitar Rp38 juta dan PADes sekitar Rp74 juta.
Namun terdapat catatan penting dalam klarifikasi tersebut. Kepala Pekon menyampaikan bahwa Dana Desa tahap II tahun 2025 tidak seluruhnya cair.
“Betul Bung, DD 2024 Rp996 juta dan 2025 DD Rp996 juta, tahap duanya tidak cair semua. DBH kurang lebih Rp38 juta, PADes Rp74 juta,” jelasnya kepada redaksi.
Jawaban ini justru membuka ruang penelusuran lebih jauh.
Redaksi akan meminta penjelasan mengenai berapa angka pagu sebenarnya, berapa yang benar-benar masuk ke rekening kas pekon, berapa nilai yang tidak cair, serta berapa realisasi akhir tahun 2025.
Selain itu, pernyataan bahwa LPJ dan dokumen realisasi tersedia menjadi penting untuk menguji sejumlah kegiatan yang sebelumnya menjadi sorotan, termasuk pekerjaan fisik rabat beton, TPT, ketahanan pangan, bantuan masyarakat, operasional pemerintah pekon serta kegiatan lainnya.
Redaksi juga akan meminta APBPekon, APBPekon Perubahan, RAB, SPJ, rekening koran kas pekon, bukti pembayaran material, daftar HOK serta laporan realisasi 2024–2025.
Khusus pembangunan rabat beton yang diberitakan bernilai sekitar Rp189 juta, redaksi tetap akan mengonfirmasi secara detail mengenai sumber anggaran, volume pekerjaan serta bukti pertanggungjawabannya.
Keterbukaan Kepala Pekon memberikan jawaban awal patut menjadi bagian dari pemberitaan secara berimbang. Namun klarifikasi angka tetap harus dilanjutkan dengan dokumen.
Sebab persoalannya bukan hanya berapa anggaran yang direncanakan, tetapi berapa yang cair, berapa yang dibelanjakan, pekerjaan apa yang dihasilkan dan apakah seluruhnya sesuai dengan LPJ serta kondisi di lapangan.
Redaksi menegaskan bahwa penelusuran ini belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana atau penyimpangan. Pemerintah Pekon Pujodadi tetap diberikan ruang penuh untuk menyampaikan dokumen dan hak jawab lanjutan.
Ungkap Kasus ID dan Jejak Kasus Info akan melanjutkan penelusuran sampai angka pagu, pencairan, realisasi dan kondisi fisik kegiatan benar-benar terang.
