Pringsewu –Ungkapkasus.id
Kesabaran masyarakat Pekon Gemahripah, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, tampaknya sudah berada di titik puncak. Keluhan demi keluhan terkait buruknya pelayanan pemerintahan pekon terus bermunculan. Warga menilai roda pemerintahan di Pekon Gemahripah saat ini berjalan tidak normal bahkan terkesan “mati suri” karena minimnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Jumat 29/5/2025
Keluhan tersebut kembali mencuat setelah seorang warga yang hendak mengurus surat pengantar untuk keperluan administrasi kependudukan mendatangi kantor pekon pada Jumat pagi. Namun setibanya di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, kantor pekon dalam kondisi sepi tanpa adanya aparatur yang memberikan pelayanan.
“Kami datang untuk mengurus surat, tapi kantor kosong. Ini bukan sekali dua kali terjadi. Sudah sering masyarakat dibuat kecewa karena pelayanan tidak ada. Bahkan sebelum Idul Adha kemarin kantor juga sering tutup dan tidak terlihat aktivitas pemerintahan,” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai keberadaan dan kinerja Kepala Pekon Gemahripah, Kasiman. Sejumlah warga mengaku sudah lama tidak melihat aktivitas kepala pekon dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun melayani masyarakat.
Secara tidak langsung, masyarakat menilai lemahnya pelayanan publik ini menjadi indikasi buruknya tata kelola pemerintahan pekon. Bahkan sejumlah warga mulai mempertanyakan realisasi berbagai program pembangunan dan penggunaan Dana Desa yang selama ini berjalan di Pekon Gemahripah.
“Kalau kantor saja sering kosong dan pelayanan tidak berjalan, masyarakat wajar bertanya program desa berjalan atau tidak. Jangan sampai anggaran terus cair, tetapi pelayanan kepada masyarakat justru lumpuh,” ujar warga lainnya.
Warga mendesak Bupati Pringsewu, Dinas PMP, Camat Pagelaran, serta Inspektorat Kabupaten Pringsewu untuk tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Mereka meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur pekon hingga pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Menurut masyarakat, pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Ketika pelayanan tidak berjalan dan kepala pekon sulit ditemui, maka pemerintah daerah wajib hadir memberikan solusi dan tindakan tegas.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Pekon Gemahripah, Kasiman, belum berhasil dilakukan. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif dan belum ada penjelasan resmi terkait berbagai keluhan yang berkembang di tengah masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Mereka berharap Inspektorat segera melakukan audit dan pemeriksaan lapangan, sementara Bupati Pringsewu diminta segera mengevaluasi kepemimpinan Pekon Gemahripah agar pelayanan publik tidak terus menjadi korban dari dugaan mandeknya roda pemerintahan di tingkat pekon.(ay)
