Lampung Selatan — ungkapkasus. id
Ketua Rakyat Untuk Bersih dan Independen (RUBIK) Lampung, Ferry, menyatakan keprihatinan serius atas dilantiknya Camat Palas oleh Bupati Lampung Selatan, meski yang bersangkutan diduga terlibat perbuatan melanggar hukum terkait pengelolaan anggaran kegiatan Lampung Selatan (Lamsel) Fest 2025.
Ferry menegaskan, dugaan pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya pengembalian dana setoran sebesar Rp1,2 juta per desa kepada para kepala desa se-Kecamatan Palas. “Pengembalian uang itu menunjukkan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Jika tidak ada masalah, mengapa uang dikembalikan?” ujar Ferry, Kamis (8/1/2026).
Ia menilai, pelantikan pejabat yang tengah disorot publik akibat dugaan tindak pidana merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, RUBIK Lampung mendesak Bupati Lampung Selatan dan aparat penegak hukum (APH) segera melakukan audit menyeluruh agar arah penegakan hukum menjadi jelas.
Sebelumnya, pemerintah desa se-Kecamatan Palas menganggarkan dana sebesar Rp5 juta per desa dari Dana Bagi Hasil (DBH) Desa untuk mengikuti rangkaian kegiatan Lamsel Fest 2025.
Dari anggaran tersebut, terendus adanya setoran Rp1,2 juta per desa yang diserahkan kepada pihak Kecamatan Palas.
Sekretaris Camat Palas, Suyadi, SE, membenarkan adanya pengembalian dana tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui sumber anggaran pengembalian. “Uangnya dari Bu Camat. Saya hanya menerima dan menyerahkan. Soal asal anggaran, saya tidak tahu,” katanya.
Hal serupa disampaikan Bendahara Kegiatan Lamsel Fest 2025 Kecamatan Palas, Eka Setiawati. Ia menyebut para kepala desa mengambil uang pengembalian melalui dirinya. “Sesuai iuran, pengambilannya ke saya. Kalau sumber uangnya, itu urusan pimpinan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Camat Palas, Ns. Rosalina, S.Kep., M.Kep., belum memberikan penjelasan terbuka terkait sumber dana pengembalian. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar atas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan Lamsel Fest 2025 di Kecamatan Palas.
(Tim)
