Pekon Kota Jawa —Ungkapkasus.id
Gelombang desakan masyarakat terhadap oknum Peratin berinisial HNR semakin menguat. Warga meminta Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat, serta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat segera mengambil tindakan tegas atas dugaan pelanggaran moral dan dugaan penyimpangan Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyeret nama oknum peratin tersebut.
Masyarakat menilai, sikap dan perilaku HNR sudah tidak lagi mencerminkan sosok pemimpin yang seharusnya menjadi panutan warga.
Dugaan adanya hubungan dengan perempuan lain hingga isu perselingkuhan yang beredar luas di tengah masyarakat membuat kepercayaan warga terhadap kepemimpinan pekon semakin menurun.
“Kalau benar seorang pemimpin justru sibuk bermain perempuan dan tidak menjaga marwah jabatan, bagaimana masyarakat bisa menghormati dan percaya lagi? Kami minta pemerintah jangan diam,” tegas salah satu warga saat dimintai keterangan.
Tidak hanya persoalan moral, warga juga menyoroti dugaan korupsi dan ketidaktransparanan penggunaan ADD yang dinilai harus segera diperiksa secara menyeluruh oleh aparat pengawasan pemerintah.
Masyarakat mendesak dilakukan audit terbuka agar seluruh penggunaan anggaran desa dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Menurut warga, jika dugaan tersebut benar terbukti, maka sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatan peratin dinilai layak diberikan demi menjaga nama baik pemerintahan pekon dan stabilitas masyarakat.
“Kami meminta Bupati Pesisir Barat jangan tutup mata. Jangan sampai masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul kepada pejabat desa,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak peratin HNR belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
(Tim.jejakkasu.info)
