PESAWARAN \u2013Ungkapkasus.id<\/p>\n
Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023\u20132025 semakin menjadi sorotan. Tidak hanya kegiatan fisik, tetapi juga perjalanan dinas, BLUD Puskesmas, pengadaan obat, alat kesehatan, barang habis pakai, program stunting hingga utang belanja puluhan miliar rupiah dinilai perlu dibuka secara transparan dan diuji secara menyeluruh.<\/p>\n
Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan Pesawaran tercatat mengelola anggaran sekitar Rp232,67 miliar, dengan realisasi sekitar Rp219,29 miliar.<\/p>\n
Angka tersebut bukan kerugian negara. Namun besarnya realisasi anggaran menuntut pertanggungjawaban sampai tingkat kegiatan, kontrak, penyedia dan penerima manfaat.<\/p>\n
Sorotan paling menonjol berada pada utang belanja Dinkes sekitar Rp24,27 miliar pada akhir 2024. Publik dinilai berhak mengetahui utang tersebut berasal dari kegiatan apa saja, kepada pihak atau perusahaan mana, berapa nilai masing-masing kontrak, serta apakah barang maupun pekerjaan benar-benar telah diterima sesuai volume dan spesifikasi.<\/p>\n
Jejak pengadaan publik Dinkes juga menunjukkan sejumlah paket bernilai besar, antara lain pengadaan peralatan kesehatan\/kedokteran pelayanan kesehatan dasar dengan pagu sekitar Rp15,659 miliar, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sekitar Rp1,651 miliar, pengadaan alat kesehatan Unit Transfusi Darah sekitar Rp1,014 miliar, pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah sekitar Rp1,480 miliar, serta jasa pengawasan pembangunan dan rehabilitasi gedung Puskesmas sekitar Rp489,5 juta.<\/p>\n
Namun nama perusahaan dan tahun seluruh paket tersebut masih perlu diverifikasi melalui LPSE, SIRUP, kontrak, SPPBJ dan dokumen pembayaran agar tidak menimbulkan tudingan tanpa dasar.<\/p>\n
Sorotan lainnya mengarah pada pengelolaan BLUD Puskesmas. Laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Pesawaran pada 2025 mempertanyakan sejumlah pos, antara lain perjalanan dinas, konsumsi kader, transportasi kader dan barang habis pakai.<\/p>\n
Dugaan tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Karena itu seluruh RBA BLUD, rekening koran, SPJ, daftar hadir, kuitansi, bukti perjalanan dinas serta penerima pembayaran sebenarnya dinilai perlu diuji.<\/p>\n
BPK sebelumnya juga memberikan catatan terhadap kualitas data stunting Pesawaran. Apabila data sasaran belum sepenuhnya andal, maka belanja makanan tambahan, gizi ibu-anak, Posyandu dan intervensi stunting perlu ditelusuri hingga penerima manfaat terakhir.<\/p>\n
Pada periode tersebut, dr. Media Apriliana, M.K.M. tercatat menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Namun pemeriksaan dinilai tidak boleh berhenti pada kepala dinas.<\/p>\n
APH perlu menelusuri PA\/KPA, PPK, PPTK, bendahara, pejabat pengadaan, kepala bidang, kepala Puskesmas, pengelola BLUD hingga perusahaan penyedia, sesuai kewenangan dan paket masing-masing.<\/p>\n
Dalam perkembangan terbaru, Bambang Hartono, C.BJ., E.BJ., Pimpinan Redaksi UngkapKasus.id dan JejakKasus.info, menyatakan akan mendampingi Ketua LSM Pergerakan Aksi Lampung (PALU) untuk melaporkan dugaan persoalan pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023\u20132025 ke Kejaksaan Negeri Pesawaran.<\/p>\n
Bambang menegaskan, langkah tersebut bukan untuk memvonis pihak tertentu, melainkan meminta aparat penegak hukum menguji seluruh dokumen, kontrak, SPJ, laporan keuangan, hasil audit serta kondisi fisik di lapangan.<\/p>\n
\u201cKami akan mendampingi Ketua LSM PALU menyampaikan laporan ke Kejaksaan Negeri Pesawaran. Biarkan aparat penegak hukum yang menguji seluruh dokumen dan fakta. Jika pengelolaan anggaran benar, tentu harus dapat dibuktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan dan kerugian keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,\u201d tegas Bambang Hartono.<\/p>\n
Sementara itu, saat media melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Aufa Abendanon, terkait sejumlah persoalan tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan maupun klarifikasi yang disampaikan.<\/p>\n
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran maupun seluruh pihak terkait.<\/p>\n
Jika anggaran benar, buka seluruh dokumennya. Namun jika ditemukan mark-up, pekerjaan fiktif, kekurangan volume, SPJ yang tidak sesuai keadaan sebenarnya atau pembayaran yang tidak berhak, APH harus menghitung kerugian negara dan memproses pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum. ( Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PESAWARAN \u2013Ungkapkasus.id Pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2023\u20132025 semakin menjadi sorotan. Tidak hanya…<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":50552,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[56],"newstopic":[],"class_list":["post-50551","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","tag-pesawaran-lampung"],"yoast_head":"\n