PESISIR BARAT \u2013 UngkapKasus.id \u2014 Pengelolaan proyek dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat semakin menjadi sorotan. Rangkaian persoalan yang muncul sejak 2021 hingga 2026 dinilai sudah saatnya dibuka secara menyeluruh, bukan hanya diselesaikan melalui jawaban administratif. Senin 17\/8<\/p>\n
Sorotan pertama datang dari pekerjaan rehabilitasi kantor Dinas PUPR Tahun Anggaran 2021. Seorang pemilik pekerjaan berinisial R mengaku masih memiliki hak pembayaran sebesar Rp98 juta atas pekerjaan yang menurut keterangannya telah selesai dilaksanakan.<\/p>\n
R mengaku telah berulang kali meminta penyelesaian kepada pihak terkait, namun hingga 2026 belum memperoleh kepastian.<\/p>\n
Persoalan kemudian berlanjut pada jejak perkara peningkatan Jalan Marang\u2013Kupang Ulu Tahun Anggaran 2022. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Dinas PUPR berinisial J dan Direktur CV Fhorist Asror Agung berinisial SR sebagai tersangka. Kerugian negara dalam perkara itu disebut sekitar Rp1,8 miliar.<\/p>\n
Jejak perkara tersebut menjadi catatan serius bahwa tata kelola proyek PUPR Pesisir Barat harus diperiksa secara lebih ketat pada tahun-tahun berikutnya.<\/p>\n
Sorotan lain muncul terhadap informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menyebut sekitar Rp526.503.175,52 masih dipertanyakan dalam konteks pemulihan atau pengembalian dari pihak ketiga.<\/p>\n
Angka tersebut belum boleh langsung disebut sebagai kerugian negara akibat tindak pidana sebelum diverifikasi melalui dokumen resmi. Namun pertanyaannya tetap wajib dijawab:<\/p>\n
Sudah dikembalikan atau belum?<\/p>\n
Jika sudah, publik berhak melihat bukti setornya.<\/p>\n
Jika belum, harus dibuka siapa perusahaan yang masih mempunyai kewajiban, proyek apa yang dikerjakan, berapa nilai kontraknya, berapa nilai temuan per paket dan siapa pejabat yang bertanggung jawab melakukan penagihan.<\/p>\n
Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat Tanwir, S.E., M.M. juga pernah menyampaikan bahwa terdapat beberapa pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang belum memenuhi standar dan harus diperbaiki oleh pihak pelaksana.<\/p>\n
Pernyataan tersebut justru membuka pertanyaan baru.<\/p>\n
Apakah seluruh perbaikan benar-benar telah selesai?<\/p>\n
Apakah volume dan spesifikasi akhirnya sesuai kontrak?<\/p>\n
Apakah pembayaran sudah dilakukan penuh?<\/p>\n
Apakah terdapat denda keterlambatan?<\/p>\n
Dan apakah seluruh kewajiban pihak ketiga sudah masuk ke kas daerah?<\/p>\n
Tidak cukup hanya membuka nama proyek.<\/p>\n
Nama perusahaan pemenang tender juga harus dibuka.<\/p>\n
Publik perlu mengetahui perusahaan mana yang memperoleh paket PUPR secara berulang, nilai total kontraknya, siapa pemilik dan pengurusnya, serta apakah pekerjaannya pernah masuk catatan pemeriksaan.<\/p>\n
Pemeriksaan juga tidak boleh berhenti kepada kontraktor.<\/p>\n
PPK, PPTK, konsultan pengawas, pejabat pengadaan, tim pemeriksa pekerjaan serta pejabat yang menandatangani pencairan harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tetapi tetap dibayarkan.<\/p>\n
Sebab jika suatu pekerjaan kekurangan volume atau tidak sesuai spesifikasi, pertanyaan paling mendasar adalah:<\/p>\n
Siapa yang menyatakan pekerjaan tersebut layak dibayar?<\/p>\n
Redaksi UngkapKasus.id telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR Pesisir Barat. Namun hingga berita ini disusun, belum diperoleh jawaban yang menjelaskan substansi persoalan tersebut.<\/p>\n
Tidak adanya jawaban bukan bukti tindak pidana.<\/p>\n
Namun diamnya pejabat publik di tengah pertanyaan mengenai proyek dan uang daerah justru membuat desakan transparansi semakin kuat.<\/p>\n
Atas rangkaian persoalan tersebut, LSM Pergerakan Aksi Lampung (PALU) menyatakan akan membawa data dan dokumen yang telah dikumpulkan kepada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui.<\/p>\n
LSM PALU meminta Kejaksaan tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menarik DPA\/DPPA, RUP, data LPSE, HPS, kontrak, RAB, adendum, MC-0 hingga MC-100, laporan konsultan pengawas, BAST, SPM, SP2D, rekening pembayaran serta bukti pengembalian hasil temuan pemeriksaan.<\/p>\n
Pemeriksaan fisik proyek juga dinilai penting untuk mencocokkan nilai pembayaran dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.<\/p>\n
Apabila kemudian ditemukan adanya manipulasi dokumen, pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan, kekurangan volume yang disengaja, pekerjaan fiktif, konflik kepentingan, pengaturan tender ataupun aliran dana kepada pihak yang tidak berhak, aparat penegak hukum diminta menindak sesuai ketentuan.<\/p>\n
Kini publik menunggu jawaban atas sejumlah persoalan besar:<\/p>\n
Ke mana hak Rp98 juta pekerjaan 2021?<\/p>\n
Bagaimana pembenahan sistem setelah perkara Rp1,8 miliar Tahun 2022?<\/p>\n
Bagaimana status sekitar Rp526,5 juta yang dipertanyakan tindak lanjutnya?<\/p>\n
Perusahaan mana yang berulang kali memperoleh proyek PUPR?<\/p>\n
Siapa PPK, PPTK dan pengawas pada proyek-proyek bermasalah?<\/p>\n
Dan yang terpenting:<\/p>\n
Apakah seluruh uang yang menjadi kewajiban pengembalian sudah benar-benar kembali ke kas daerah?<\/p>\n
LSM PALU menegaskan bahwa persoalan ini harus dibuka sampai terang.<\/p>\n
Buka kontraknya. Buka perusahaannya. Buka hasil pemeriksaannya. Tunjukkan bukti pengembaliannya. Jika ditemukan tindak pidana, proses pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang jabatan.<\/p>\n
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dinas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, perusahaan pelaksana, PPK, PPTK, konsultan pengawas serta pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.<\/p>\n
(Tim redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PESISIR BARAT \u2013 UngkapKasus.id \u2014 Pengelolaan proyek dan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":50251,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[367],"newstopic":[],"class_list":["post-50250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","tag-pesisir-barat-lampung"],"yoast_head":"\n