PRINGSEWU \u2014Ungkapkasus.id<\/p>\n
Pengelolaan Dana Desa Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, periode 2023 hingga 2026 mulai menjadi sorotan. Sejumlah kegiatan bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah dinilai patut dibuka dan diklarifikasi secara transparan kepada masyarakat.<\/p>\n
Pemerintah Pekon Podomoro dipimpin H. Supriyo sebagai Kepala Pekon, didampingi Lintang Yunita Afriana, S.IP. sebagai Sekretaris Pekon dan Puji Erawati sebagai Kaur Keuangan\/Bendahara.<\/p>\n
Data yang dihimpun mencatat Dana Desa Podomoro tahun 2024 sebesar Rp938.671.000, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp1.287.106.000. Artinya, baru dua tahun saja nilai Dana Desa yang dikelola mencapai Rp2.225.777.000.<\/p>\n
Pada 2024, sejumlah kegiatan bernilai besar yang patut diklarifikasi antara lain Talud Penahan Tanah RT 04\/RW 03 sebesar Rp106.450.000, talud RT 01\/RW 02 sebesar Rp69.875.000, honorarium operator pekon Rp36.000.000, rabat beton RT 03\/RW 02 sebesar Rp35.000.000, rabat beton RT 06\/RW 03 sebesar Rp34.100.000, serta rabat beton RT 04\/RW 01 sebesar Rp27.100.000.<\/p>\n
Selain itu tercatat kegiatan penyediaan publikasi pekon sebesar Rp20.000.000, plang informasi pemerintah pekon Rp15.000.000, lampu jalan Rp12.000.000, penyertaan\/modal BUMDes Rp10.000.000, serta pembelian umbul-umbul sebesar Rp10.000.000.<\/p>\n
Sorotan berlanjut pada 2025. Salah satu pekerjaan yang dipublikasikan adalah pembangunan jalan lapen pada RT 05 dan RT 06\/RW 03 dengan total anggaran sekitar Rp172.677.000. Pekerjaan tersebut patut diuji melalui kesesuaian panjang, lebar, spesifikasi teknis, harga satuan material, volume serta realisasi fisik di lapangan.<\/p>\n
Untuk 2023, dokumen yang ditelusuri juga mencantumkan adanya pengembalian sebesar Rp12.787.901,13. Pemerintah Pekon Podomoro perlu menjelaskan asal kegiatan, alasan pengembalian serta apakah hal tersebut hanya merupakan koreksi administrasi atau terdapat persoalan lain yang harus diperiksa lebih lanjut.<\/p>\n
Sementara pada 2026, pemerintah pekon menetapkan 17 KPM BLT-DD dengan besaran Rp200 ribu per bulan per KPM. Total APBPekon 2026 tetap perlu dibuka secara lengkap agar publik mengetahui keseluruhan pendapatan, belanja serta program yang dibiayai.<\/p>\n
Nilai Dana Desa yang mencapai miliaran rupiah tersebut tidak otomatis dapat disebut sebagai kerugian keuangan negara. Besaran kerugian baru dapat dihitung setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan, aliran pembayaran dan kondisi fisik pekerjaan.<\/p>\n
Namun demikian, sejumlah kegiatan bernilai besar tersebut patut diuji melalui APBPekon, Siskeudes, RAB, SPJ, rekening koran Rekening Kas Pekon, bukti transfer, nota pembelian, dokumentasi pekerjaan serta pengukuran ulang di lapangan.<\/p>\n
Redaksi UngkapKasus.id dan JejakKasus.info telah berupaya meminta klarifikasi terkait pengelolaan anggaran tersebut.<\/p>\n
Namun, hingga berita ini diturunkan, Kepala Pekon, Sekretaris Pekon maupun Kaur Keuangan\/Bendahara belum memberikan jawaban substantif terhadap pertanyaan yang disampaikan redaksi.<\/p>\n
Redaksi meminta pemerintah pekon membuka secara lengkap APBPekon 2023, 2024, 2025 dan 2026 beserta laporan realisasi, RAB, SPJ dan transaksi rekening kas pekon.<\/p>\n
Jika ditemukan kekurangan volume, kegiatan yang tidak terlaksana, pembayaran tidak sesuai realisasi, penggunaan dana di luar peruntukan atau pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka selisih tersebut harus dihitung melalui audit dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.<\/p>\n
Sebaliknya, apabila seluruh penggunaan anggaran sesuai aturan, hasil pemeriksaan juga perlu dibuka untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.<\/p>\n
Dana Desa adalah uang publik. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya, siapa penerimanya, apa hasil pekerjaannya dan apakah realisasinya sesuai dengan anggaran yang telah dicairkan.<\/p>\n
Sampai terdapat hasil audit atau proses hukum yang menyatakan sebaliknya, seluruh persoalan tersebut tetap ditempatkan sebagai dugaan dan bahan klarifikasi, bukan vonis terhadap pihak tertentu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PRINGSEWU \u2014Ungkapkasus.id Pengelolaan Dana Desa Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, periode 2023 hingga 2026…<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":50163,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[30],"newstopic":[],"class_list":["post-50162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","tag-pringsewu-lampung"],"yoast_head":"\n