Bandar Lampung\u2014Ungkapkasus.id<\/p>\n
Organisasi masyarakat sipil Triga Lampung mengapresiasi keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid yang mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.244,925 hektare milik anak usaha PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung.<\/p>\n
Pencabutan HGU tersebut diumumkan Nusron Wahid dalam konferensi pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, kamis, 22 Januari 2026.<\/p>\n
Lahan yang dicabut hak gunanya itu diketahui berada di atas tanah milik Kementerian Pertahanan yang dikelola TNI Angkatan Udara.<\/p>\n
Perwakilan Triga Lampung menyebut keputusan itu sebagai langkah konkret negara dalam menertibkan penguasaan lahan berskala besar.<\/p>\n
Mereka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR\/BPN, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses pencabutan HGU tersebut.<\/p>\n
Meski demikian, Triga Lampung menegaskan pencabutan HGU bukan akhir dari persoalan.<\/p>\n
Triga Lampung berkomitmen mengawal proses lanjutan, terutama mekanisme penyerahan lahan kepada Kementerian Pertahanan melalui penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).<\/p>\n
Salah satu titik krusial yang akan dikawal adalah pengukuran ulang lahan.<\/p>\n
Triga Lampung mendesak agar pengukuran dilakukan secara transparan untuk memastikan kesesuaian luas lahan yang selama ini dikuasai SGC dengan HGU yang dicabut.<\/p>\n
\u201cPengukuran ulang menjadi kunci. Kami menduga luas lahan yang dikelola melebihi angka 85 ribu hektare,\u201d kata perwakilan Triga Lampung saat konferensi pers di media Center IJP Lampung pada Kamis, (22\/1\/2026).<\/p>\n
Berdasarkan perhitungan mereka dan temuan masyarakat, luas lahan SGC diperkirakan bisa mencapai sekitar 120 ribu hektare.<\/p>\n
Triga Lampung juga menyoroti banyaknya konflik dan sengketa agraria antara SGC dan masyarakat yang terjadi selama bertahun-tahun.<\/p>\n
Triga Lampung berharap pencabutan HGU ini menjadi momentum pengembalian hak-hak masyarakat yang selama ini terampas.<\/p>\n
Jika dalam pengukuran ulang ditemukan kelebihan lahan di luar HGU, Triga Lampung meminta pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung menyiapkan skema pengelolaan dan redistribusi lahan tersebut secara adil.<\/p>\n
\u201cPertanyaan besarnya, jika ada kelebihan lahan di luar HGU, siapa yang selama ini menguasainya dan bagaimana negara hadir untuk menata ulang,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Triga Lampung menilai penguasaan lahan yang melampaui izin resmi menjadi salah satu akar konflik agraria di Lampung.<\/p>\n
Karena itu, Triga Lampung menegaskan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai mandat konstitusi dan kepentingan publik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bandar Lampung\u2014Ungkapkasus.id Organisasi masyarakat sipil Triga Lampung mengapresiasi keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan…<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":45147,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[30],"newstopic":[],"class_list":["post-45146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-terkini","tag-pringsewu-lampung"],"yoast_head":"\n