<\/p>\n
Ungkap Kasus<\/strong>, <\/span>Bandarlampung<\/span> – <\/span>Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, menyebut pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada November 2025.<\/p>\n \u201cPembahasan dilakukan secara maraton, mulai dari rapat internal, bersama tim tenaga ahli, hingga dengan dinas terkait,\u201d kata Hanifal, Selasa, 21 Oktober 2025.<\/p>\n \u201cHari ini kami mengundang Dinas Kominfo dan Bappeda untuk membahas Raperda Penyelenggaraan Satu Data, dan siang ini Dinas Pendidikan terkait pencabutan Perda Wajib Belajar,\u201d tambahnya<\/p>\n BDirinya menjelaskan Bapemperda saat ini fokus menuntaskan dua Raperda utama, yakni Raperda Penyelenggaraan Satu Data dan Raperda Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.<\/p>\n Hanifal mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten dan Jawa Barat untuk mempelajari pelaksanaan program satu data.<\/p>\n \u201cBanten sudah menerapkan penyelenggaraan satu data dengan baik. Ini menjadi pelajaran bagi Lampung, meski kita masih menghadapi kendala sumber daya manusia. Beberapa pasal dalam draf Raperda juga akan diperbarui,\u201d ujarnya.<\/p>\n Terkait pencabutan Perda Wajib Belajar 12 Tahun, Hanifal menjelaskan, regulasi tersebut sudah tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<\/p>\n \u201cDalam aturan itu, kewenangan pendidikan dasar berada pada kabupaten\/kota, sedangkan provinsi hanya mengatur pendidikan menengah dan atas,\u201d katanya.<\/p>\n Menurut dia, pencabutan perda dilakukan sambil menunggu regulasi baru terkait program wajib belajar.<\/p>\n \u201cKami sudah menyampaikan daftar isian masalah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan akan dibahas bersama tim ahli pekan ini,\u201d ujar Hanifal.<\/p>\n Selain dua rancangan itu, Bapemperda juga akan menuntaskan Raperda tentang Jalan Permukiman yang sebelumnya sempat ditangani Komisi IV.<\/p>\n Hanifal menargetkan seluruh pembahasan selesai pada akhir Oktober, dan paripurna tingkat II digelar pertengahan November 2025.<\/p>\n \u201cBapemperda sudah mengajukan perpanjangan waktu ke pimpinan DPRD. Target kami, pertengahan November seluruh Raperda sudah bisa diparipurnakan,\u201d tegasnya.<\/p>\n Hanifal menambahkan, sepanjang tahun ini DPRD Lampung membahas sembilan Raperda.<\/p>\n Enam di antaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD, sementara satu dibahas oleh Bapemperda dan dua oleh panitia khusus (pansus).<\/p>\n \u201cKomisi I membahas Raperda tentang Perizinan, Komisi II tentang Pertanian, Komisi III tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, Komisi IV tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Radin Inten II, dan Komisi V tentang Mutu Pendidikan,\u201d kata dia.<\/p>\n \u201cDua lainnya, yakni perubahan status hukum Bank Lampung dan PT Wahana Raharja, dibahas oleh pansus,\u201d jelasnya.<\/p>\n Seluruh komisi, lanjutnya, telah melakukan rapat internal, membentuk tim ahli, dan menjadwalkan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.<\/p>\n Setelah itu akan digelar uji publik untuk memastikan seluruh Raperda tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.<\/p>\n \u201cUji publik penting agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan daerah,\u201d tandas Hanifal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ungkap Kasus, Bandarlampung – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, menyebut…<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":42888,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[126],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-42887","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politik"],"yoast_head":"\n