Ungkap Kasus, <\/span>Bandarlampung<\/span> – <\/span>Guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku efektif 2 Januari 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenko Kumham Imipas) berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi DPRD setempat, Senin (19\/5\/2025).<\/p>\n Ungkap Kasus, Bandarlampung – Guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum…<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":42672,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[139],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-42671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sosial"],"yoast_head":"\nKoordinasi secara spesifik mengarah pada pelaksanaan hukum hidup dalam masyarakat (living law) dan bertujuan memastikan harmonisasi antara hukum nasional dan norma adat di Lampung.<\/h4>\n
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan, Lampung belum memiliki hukum formal secara spesifik mengatur hukum adat.<\/h4>\n
Tapi, kata Ade, Lampung telah memberlakukan peraturan daerah (perda) berkenaan dengan keberadaan hukum adat, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat serta Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Lampung.<\/h4>\n
Ade Utami Ibnu menjelaskan, beberapa masalah hukum di masyarakat Lampung, seperti perkelahian, penghinaan, tindak pidana pencurian, dan penyerobotan lahan dapat selesai dengan angkon waghey atau angkat saudara.<\/h4>\n
Plh. Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, Kemenko Kumham Imipas RI, Sri Yuliani, memaparkan, peran strategis Kemenko Kumham Imipas dalam memastikan harmonisasi hukum nasional dan norma adat.<\/h4>\n
Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Cahyani,\u00a0menyatakan, harus ada peraturan pelaksanaan dari UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Saat ini pemerintah pusat sedang menyusun RPP dimaksud.<\/h4>\n
\u201cAdanya paradigma baru sistem hukum nasional, yang memberikan ruang daerah kaya akan tradisi adat, seperti Lampung bisa menjadi bahan penguatan bagi RPP Living Law yang saat ini sedang disusun,\u201d katanya.<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"