Bandar Lampung \u2013 ungkapkasus.id<\/p>\n
Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Pengawasan Audit Independen Republik Indonesia (DPP KPAI-RI) melayangkan tantangan terbuka kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung. Sorotan tajam dialamatkan kepada instansi tersebut menyusul dugaan kuat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran proyek-proyek penanggulangan bencana.<\/p>\n
Ketua Umum DPP KPAI-RI, M. Yunus, menyatakan bahwa ketertutupan informasi dan lemahnya akuntabilitas BPBD Provinsi Lampung telah menimbulkan kecurigaan publik. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah keharusan, bukan pilihan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/p>\n
\u201cKami tantang BPBD Provinsi Lampung untuk membuktikan bahwa mereka bersih! Jika anggaran dikelola secara jujur, buka semua dokumen ke publik. Tapi jika terus berdalih dan menutup diri, patut diduga ada yang disembunyikan dari rakyat,\u201d tegas Yunus.<\/p>\n
DPP KPAI-RI menyoroti beberapa proyek dengan nilai fantastis namun minim pelaporan dan tanpa dampak nyata yang signifikan terhadap kesiapsiagaan bencana di daerah. Di antaranya:<\/p>\n
Pemasangan Baliho Penanggulangan Bencana
\n(15 unit sewa tiang & banner)
\nAnggaran: Rp 1.220.300.000
\n\u27a4 Angka yang janggal untuk sekadar baliho. Dipertanyakan efisiensi dan mekanisme pengadaannya.<\/p>\n
Pengadaan Alat Early Warning System (EWS)
\n(Sebanyak 74 unit)
\nAnggaran: Rp 5.827.500.000
\n\u27a4 Tidak jelas lokasi pemasangan maupun efektivitasnya. Apakah alat ini benar-benar berfungsi atau hanya formalitas laporan?<\/p>\n
Penyediaan Fasilitas Air Bersih
\n(Lokasi: Lampung Tengah dan Pringsewu)
\nAnggaran: Rp 220.000.000
\n\u27a4 Minim dokumentasi publik. Tidak ada kejelasan output dan pengawasan realisasi.<\/p>\n
Pencegahan Bencana Sungai Way Belebuk, Totoharjo
\n(242,6 meter, Lampung Selatan)
\nAnggaran: Rp 3.507.268.200
\n\u27a4 Diduga mark-up harga material dan volume pekerjaan. Proyek ini jadi sorotan warga.<\/p>\n
Pencegahan Bencana Sungai Way Buatan, Kelapa Tiga
\n(Lampung Selatan)
\nAnggaran: Rp 1.019.048.000
\n\u27a4 Dugaan keterlibatan vendor tertentu yang sering menang tender secara berulang.<\/p>\n
Proyek Pencegahan Bencana Sungai Waay Laay \u2013 Pesisir Barat (Tahap II)
\nAnggaran: Rp 4.890.569.572
\n\u27a4 Dilaksanakan oleh PT Cakrawala Nusantara. Proyek ini diduga tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan di lapangan.<\/p>\n
Proyek Embung di Way Sulan
\nAnggaran: Rp 1,7 Miliar
\n\u27a4 Dilaksanakan oleh CV Three Putra Lampung Mandiri. Diduga fiktif sebagian atau dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis.<\/p>\n
Dalam konteks ini, DPP KPAI-RI melihat adanya pola pengulangan skema proyek yang tidak transparan, kuat dugaan diarahkan kepada rekanan tertentu yang \u201cbermain\u201d dengan pejabat di BPBD.<\/p>\n
Aksi Massa: Tekanan Publik Dimulai
\nSebagai bentuk keseriusan, DPP KPAI-RI menjadwalkan aksi massa besar-besaran pada Kamis, 3 Juli 2025, di halaman kantor BPBD Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Aksi ini sebagai bentuk tekanan publik terhadap ketertutupan anggaran dan dugaan praktik gelap dalam pengelolaannya.<\/p>\n
\u201cJangan jadikan bencana sebagai ladang proyek gelap. Dana kebencanaan adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan!\u201d seru Yunus.<\/p>\n
Seruan Meluas: Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Turun Gunung
\nDPP KPAI-RI menyerukan kepada mahasiswa, aktivis LSM, dan seluruh elemen masyarakat sipil untuk turut serta mengawal persoalan ini. Transparansi dana publik, terutama dana kebencanaan yang berasal dari APBD maupun APBN, adalah tanggung jawab bersama.<\/p>\n
Desakan Hukum dan Moral
\nApabila BPBD tetap tidak bersedia membuka dokumen anggaran dan laporan pertanggungjawaban proyek-proyek tersebut, DPP KPAI-RI menyatakan akan menempuh jalur hukum melalui laporan resmi ke KPK dan Kejaksaan Tinggi, serta menggulirkan audit forensik melalui mekanisme pengawasan publik.<\/p>\n
Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bandar Lampung \u2013 ungkapkasus.id Dewan Pimpinan Pusat Konsorsium Pengawasan Audit Independen Republik Indonesia (DPP KPAI-RI)…<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":39240,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[84],"newstopic":[],"class_list":["post-39239","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","tag-bandarlampung"],"yoast_head":"\n