
PESISIR BARAT Lampung.UNGKAPKASUS.ID – Polemik pembangunan rumah milik Tumiran alias Kuwuk di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, semakin memanas.
Persoalan tersebut kini berkembang menjadi saling bantah antara Pratin Pekon Sumber Rejo, Anita, dengan Tumiran. Keduanya menyampaikan pernyataan berbeda terkait dugaan pemberian uang sebesar Rp1,5 juta yang disebut-sebut berkaitan dengan izin pembangunan bangunan di kawasan konservasi tersebut.
Sebelumnya, Anita secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya menerima uang Rp1,5 juta dari Tumiran sebagai imbalan pemberian izin pembangunan. Ia bahkan menyebut pernyataan tersebut sebagai fitnah dan pencemaran nama baik.
Anita juga menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap Tumiran apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui klarifikasi secara terbuka.
Menurut Anita, dirinya siap mempertanggungjawabkan seluruh pernyataannya dan meminta agar persoalan tersebut dibuktikan berdasarkan fakta, bukan sekadar tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Tumiran alias Kuwuk, melalui pernyataannya dalam sebuah rekaman, menyampaikan bahwa dirinya tetap menunggu panggilan dari aparat penegak hukum (APH).
Tumiran menyatakan siap memberikan keterangan dan membuka seluruh hal yang diketahuinya apabila nantinya dimintai klarifikasi oleh pihak berwenang. Ia berharap persoalan tersebut dapat diungkap secara terang benderang sehingga tidak ada pihak yang memberikan keterangan berbelit-belit.
Sikap Tumiran tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan polemik yang kini menjadi perhatian masyarakat. Sebab, persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pemberian uang, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan bangunan yang disebut berdiri di kawasan TNBBS.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar, pihak Balai Besar TNBBS juga telah melayangkan surat pemanggilan kepada pemilik bangunan untuk dimintai keterangan. Dalam surat tersebut, pemilik bangunan diminta memberikan penjelasan terkait keberadaan bangunan di lokasi yang dipersoalkan.
Namun, hingga kini bangunan tersebut disebut masih berdiri.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dan instansi kehutanan tidak hanya berhenti pada persoalan saling bantah, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam persoalan tersebut.
Jika terdapat dugaan pelanggaran terkait kawasan konservasi, hal itu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan dugaan pemberian uang dan tuduhan pencemaran nama baik, seluruhnya harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif.
Kini publik menunggu tindak lanjut dari APH. Apakah keterangan Anita dan Tumiran nantinya akan diuji melalui pemeriksaan resmi sehingga fakta sebenarnya dapat terungkap?
Prinsipnya, siapa pun yang benar tidak perlu takut memberikan keterangan. Semua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan, sementara kebenaran harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan opini maupun saling tuding.
Redaksi








