JAKARTA —Ungkapkasus.id
Puluhan kader Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (FORMMASI) Jakarta mengepung Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Kamis (21/05/2026) siang. Mereka datang membawa amarah dan seonggok dokumen busuk dari selatan Sumatera, menuntut Korps Adhyaksa meruntuhkan dinasti korupsi yang bertahun-tahun menyandera pembangunan di Kota Bandar Lampung.
Aksi massa yang berlangsung spartan sejak pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB ini menjadi pemantik awal dari perlawanan kaum muda atas penguapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai ratusan miliar rupiah. Mereka menuding Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung telah menjelma menjadi sarang penyamun, tempat anggaran infrastruktur dikuras demi menghidupi para “kontraktor pengantin”.
Di tengah kepungan massa, Ketua Umum FORMMASI, Sapriyansah, naik ke atas mimbar orasi dengan suara bariton yang menggelegar membelah riuh jalanan Jakarta. Ia mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) untuk tidak sekadar duduk di balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan mengusut tuntas kejahatan struktural ini.
“Anggaran ratusan miliar setiap tahun digelontorkan dari keringat rakyat, namun hasilnya adalah jalanan yang hancur dalam hitungan bulan! Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini adalah sabotase sistematis terhadap hak-hak hidup rakyat Bandar Lampung,” pekik Sapriyansah di depan gerbang Kejaksaan Agung.
Menurut Sapriyansah, penyelidikan komprehensif dari hulu ke hilir sudah menjadi harga mati. Negara wajib melacak ke mana aliran dana total Rp114.288.226.409 pada Tahun Anggaran 2025 itu mengalir. Dana raksasa tersebut terbagi aneh: Rp37,3 miliar melalui mekanisme Tender/E-Purchasing, dan porsi terbesar justru disembunyikan lewat Pengadaan Langsung (PL) senilai Rp76,9 miliar.
“Bagaimana mungkin semua jalan di Bandar Lampung tidak pernah mulus dan persoalan ini selalu ‘jalan di tempat’? Jawabannya jelas: jalan yang dibangun sengaja dibuat dengan kualitas rendah agar hancur dalam hitungan bulan, sebelum dinas sempat memperbaiki lokasi lainnya. Ini adalah siklus proyek abadi untuk merampok uang negara secara legal,” lanjutnya dengan nada getir.
Bukan sekadar menggonggong tanpa isi, di sela-sela aksi unjuk rasa, delegasi tim FORMMASI merangsek masuk menemui perwakilan Kejaksaan Agung RI. Di atas meja penyidik, mereka menyodorkan seonggok dokumen lelang hitam yang merekam kejanggalan di 30 paket proyek milik Dinas PU Kota Bandar Lampung.
Dokumen itu menelanjangi bagaimana asas kompetisi dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa telah mati kutu di Bandar Lampung. Modusnya telanjang dan seragam: puluhan paket proyek dikondisikan hanya memiliki peserta tunggal yang langsung melenggang menjadi pemenang. Lebih gila lagi, nilai kontrak pemenang rata-rata hanya diturunkan berkisar antara 0,8 persen hingga 1,3 persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Sebuah sandiwara formalitas yang amat kasar.
“Ada arisan perusahaan di sana. Pesertanya itu-itu saja, bergantian menjadi pemenang. Bahkan kami bawa bukti bagaimana CV. Putra Mahardika bisa memborong 4 paket proyek drainase sekaligus di Jalan Turi Raya, Jalan Wa Rahman, Jalan RA Baasyid, dan Jalan Perintis Utama. Pola menjijikkan ini juga dilakukan oleh CV. Sepang Arta Perkasa pada proyek drainase dan talud senilai total Rp16,9 miliar yang kini fisiknya sudah pecah-pecah dan rapuh,” ungkap Sapriyansah membeberkan isi laporan.
FORMMASI juga mengingatkan Kejaksaan Agung bahwa mereka tidak bisa berharap pada penegakan hukum di daerah. Kejaksaan Tinggi Lampung dituding telah kehilangan taring dan tersandera objektivitasnya setelah menerima dana Hibah jumbo sebesar Rp60 Miliar dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Aksi sore itu akhirnya membubarkan diri dengan tertib saat matahari mulai condong ke barat. Namun, Sapriyansah menegaskan bahwa ini barulah babak pembuka dari perang panjang melawan para garong uang rakyat.
Jika dalam beberapa hari ke depan Kejaksaan Agung tetap bergeming dan tidak menunjukkan taringnya, FORMMASI berjanji akan mendatangkan gelombang massa yang lebih besar. Mereka telah menjadwalkan aksi lanjutan pada Senin, 25 Mei 2026 mendatang di tempat yang sama, untuk menagih janji dan mempertanyakan sejauh mana Korps Adhyaksa berani menyeret para perusak kota Bandar Lampung ke balik jeruji besi.
