Ungkap Kasus, Bandarlampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung merespons cepat tuntutan massa aksi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) yang mendesak pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi tersebut digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional, Rabu (24/9/2025).
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima perwakilan massa di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur. Ia menegaskan Pemprov akan segera membentuk tim sebagaimana tuntutan yang disampaikan.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kami bersama sekda dan stakeholder merespons tuntutan masyarakat untuk membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Keputusan ini akan segera kami tindak lanjuti,” kata Jihan dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
Menurut Jihan, keanggotaan tim akan melibatkan unsur Pemprov Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat, termasuk petani dan buruh. Ia menekankan pembentukan tim ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju keadilan agraria.
“Harapannya, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria dapat dicapai bersama. Pemprov akan mengoptimalkan peran dalam mengawal kesejahteraan petani,” ujarnya.
Koordinator Lapangan Aksi sekaligus Ketua PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menegaskan pembentukan tim tersebut harus segera dilakukan tanpa melalui birokrasi yang rumit.
“Kami sudah berjuang bertahun-tahun. Dengan adanya tim multi-sektor, penyelesaian konflik bisa lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Suyatno dari Forum Masyarakat Register Lampung Selatan (Formaster) menambahkan, tim ini diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang kondusif dalam menangani konflik agraria.
Apresiasi juga datang dari Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia–Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN). Perwakilan mereka, Indra Gunawan, menilai respons Pemprov sangat positif.
“Alhamdulillah aksi berjalan lancar dan damai. Pemerintah merespons cepat dan menerima tuntutan kami. Ke depan kami berharap Pemprov lebih aktif mendorong penyelesaian konflik agraria,” ujarnya.
Sebelumnya, massa aksi PPRL menyoroti masih maraknya konflik agraria di berbagai daerah. Meski Lampung relatif kondusif, mereka menilai potensi kekerasan terhadap petani tetap ada jika tidak ada langkah pencegahan menyeluruh dari pemerintah.
