Bojonegoro Ungkapkasua.id
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., dan Wakil Menteri Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A., menghadiri acara rembuk warga dan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Desa PDTT dengan Universitas Brawijaya (UB) di Wisata BABO, Sidobandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Kamis 24 Juli 2025.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan akademisi dalam mewujudkan kemandirian desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Bojonegoro yang berhalangan hadir.
Ia kemudian menggarisbawahi tiga prioritas utama pembangunan di Bojonegoro, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Angka kemiskinan di Bojonegoro saat ini adalah 11,69%, dengan 147.320 warga miskin atau sekitar 54.000 KK,” jelas Nurul Azizah.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Pemkab Bojonegoro meluncurkan program Gayatri, yaitu pemberian 54 ekor ayam petelur kepada setiap KK miskin, lengkap dengan pakan selama tiga bulan, vitamin, dan vaksin.
Program ini didanai melalui Dana Desa (10%) dan APBD (sekitar Rp 90 miliar).
Selain itu, program Lele dalam “Best Deker” (budidaya lele di depan rumah warga) dan Domba Kesejahteraan juga dijalankan untuk meningkatkan pendapatan warga miskin produktif.
Di bidang pendidikan, Pemkab Bojonegoro fokus pada percepatan Kejar Paket B dan C untuk mengatasi 6.100 warga yang hanya lulus SMP atau tidak lulus SMA.
Sementara di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) telah memastikan 100% warga Bojonegoro mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Inovasi seperti konsultasi via WhatsApp untuk mengurangi antrean di Puskesmas dan jemput bola dalam pemberian obat serta penanganan pasien TBC juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bojonegoro berupaya menaikkan kelas UMKM, memberikan bantuan kepada pedagang keliling, dan menata PKL.
Pembangunan infrastruktur juga dipercepat melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) atau BKD (Bantuan Keuangan Desa) dengan program Padat Karya yang melibatkan warga miskin sebagai tenaga kerja.
Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., menyampaikan apresiasinya atas kesempatan berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT dan Pemkab Bojonegoro.
Ia memperkenalkan program unggulan UB, yaitu Mahasiswa Membangun Desa (MMD).
“Tahun ini, sebanyak 1.000 mahasiswa dari 14 fakultas diterjunkan ke 76 desa di lima kabupaten (Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bojonegoro, dan Ngawi),” ungkap Prof. Widodo.
Khusus di Bojonegoro, mahasiswa MMD ditempatkan di Kecamatan Balen, tepatnya di Desa Pilanggedde, Ngadiluhur, dan Sidobandung.
Tujuan utama MMD adalah mengenalkan mahasiswa kepada masyarakat dan belajar langsung di lapangan, serta menerapkan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan desa.
Prof. Widodo juga menyoroti potensi pengembangan peternakan sapi perah di Bojonegoro, mengingat produksi susu nasional yang baru mencapai 20% dari kebutuhan.
“Dengan ketersediaan pakan dan potensi kerja sama dengan pihak luar, Bojonegoro bisa menjadi sentra produksi susu,” tambahnya.
Visi Kementerian Desa PDTT, Membangun Desa dari Bawah
Wakil Menteri Desa PDTT, Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A., menekankan komitmen Kementerian Desa dalam mengatasi tiga masalah mendasar di desa: Sumber Daya Manusia, infrastruktur, dan pembiayaan/permodalan.
“Yandri Susanto adalah sosok yang sangat energik, humble, dan senang blusukan ke desa untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan warga,” ujar Riza Patria.
Pendekatan ini memungkinkan Menteri untuk mencari solusi terbaik, termasuk dengan menghubungi kementerian atau pihak terkait lainnya jika diperlukan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Desa PDTT memiliki visi “3T”: Terbaik, Terbanyak, dan Tercepat dalam mewujudkan program-program pembangunan desa.
Tujuannya adalah memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Optimalisasi Dana Desa dan Sinergi Bumdes-Kopdes
Menteri Desa PDTT, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menyampaikan rasa syukurnya dapat berinteraksi langsung dengan warga Bojonegoro.
Ia juga menyoroti besarnya Dana Desa di Bojonegoro yang mencapai Rp 40 miliar setiap tahun, di mana 20% dari dana tersebut dapat dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
“Program seperti Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Lele Keluarga sangat baik,” puji Menteri Yandri.
Ia juga mendorong desa-desa untuk memanfaatkan Dana Desa guna mewujudkan swasembada pangan dan mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
Mengenai Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Koperasi Desa (Kopdes), Menteri Yandri menjelaskan bahwa keduanya dapat berjalan seiring.
Bumdes dapat memanfaatkan Dana Desa sebagai modal tanpa pinjaman, sementara Kopdes dapat mengakses permodalan dari bank.
Ia menyarankan agar unit usaha simpan pinjam di Bumdes dapat dialihkan ke Kopdes, namun menegaskan bahwa tidak ada Bumdes yang akan dimatikan.
“Program-program seperti Desa Wisata, Desa Ekspor, Koperasi Desa Merah Putih, dan Swasembada Pangan adalah bagian dari 12 program prioritas kami,” papar Menteri Yandri.
Ia berharap Bojonegoro dapat menjadi mandiri dari sisi pangan, dengan Bumdes berperan dalam menampung hasil panen petani dan Kopdes menyediakan modal tanpa agunan hingga Rp 3 miliar.
Dukungan Pemprov Jatim dan Potensi Kawasan Perdesaan
Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, mewakili Gubernur Jawa Timur, menyampaikan bahwa Pemprov Jatim telah menjalin kerja sama dengan UB dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Program-program seperti Puspa Jatim (Pemberdayaan Usaha Perempuan) yang memberikan bantuan barang produktif dan Pendawa Desa (Pendampingan Kewirausahaan Desa) menjadi bukti sinergi ini.
Ia juga melaporkan kemajuan Bumdes di Jawa Timur, di mana 4.037 dari 6.756 desa kini memiliki Bumdes berbadan hukum, dan terdapat 52 Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).
Selain itu, 44 kawasan perdesaan telah terbentuk di Jawa Timur, termasuk di Bojonegoro, dengan komoditas unggulan seperti jagung di Kecamatan Sekar.
Harapan Kepala Desa Sidobandung: Peningkatan Produksi Pertanian dan Dukungan Bumdes
Kepala Desa Sidobandung, Sukijan, mengungkapkan terima kasih atas bantuan pengembangan wisata dari Pemprov Jatim dan berharap mendapatkan arahan lebih lanjut untuk pengembangan desanya. Ia melaporkan bahwa Bumdes Sidobandung telah memiliki enam unit usaha, meliputi wisata BABO, simpan pinjam, air bersih, hibah, dan pasar desa.
Sukijan juga menyoroti kebutuhan petani akan pupuk dan air untuk meningkatkan produksi pertanian. Ia berharap dengan dukungan dari Kementerian Desa dan program Kopdes Merah Putih, Bumdes Sidobandung dapat semakin maju dan membantu masyarakat.
Acara diakhiri dengan harapan agar kolaborasi ini terus berlanjut dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa di Bojonegoro dan seluruh Indonesia. (Prokopim)
