Pesawaran —Ungkapkasus.id
Desakan agar Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesawaran segera digelar kembali mencuat. Kali ini, aspirasi tersebut disampaikan tiga Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) KNPI, yakni Marga Punduh, Punduh Pidada, dan Way Ratai.
Sebelumnya, desakan serupa telah disampaikan sejumlah DPK lainnya, di antaranya Tegineneng, Padang Cermin, dan Way Lima. Para pengurus DPK tersebut meminta adanya ruang komunikasi dan forum organisasi untuk membahas keberlanjutan kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pesawaran.
Desakan tersebut terutama berkaitan dengan masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pesawaran periode 2023–2026 sebagaimana tercantum dalam SK Nomor: 014/A/Kpts/DPDKNP/LPG/IX/2023.
Dalam pernyataan para DPK, persoalan masa berlaku kepengurusan tersebut dinilai perlu segera dibahas melalui mekanisme organisasi, termasuk pembahasan mengenai pelaksanaan Musda sebagai forum untuk menentukan kepengurusan dan arah organisasi selanjutnya.
Ketua DPK KNPI Kecamatan Marga Punduh, Ahmad Hafizi, mengatakan berakhirnya masa kepengurusan seharusnya menjadi momentum bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan regenerasi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak menginginkan perpanjangan kepengurusan dijadikan solusi tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pembahasan secara organisatoris.
“KNPI Pesawaran harus bergerak maju, bukan berjalan di tempat tanpa arah dan capaian yang jelas bagi kepemudaan. Kami sangat menolak apabila ada perpanjangan SK kepengurusan untuk dijadikan jalan keluar tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi perjalanan organisasi. Kalau masa kepengurusan sudah berakhir, maka segera gelar Musda,” ujar Ahmad.
Menurutnya, Musda bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan forum organisasi yang penting untuk melakukan evaluasi serta menentukan arah KNPI Pesawaran ke depan.
Minta DPD Buka Ruang Komunikasi
Sementara itu, Ketua DPK KNPI Punduh Pidada, Antoni Prasatio, meminta pengurus DPD KNPI Pesawaran membuka ruang komunikasi dengan seluruh DPK.
Menurut Antoni, komunikasi antarpengurus di tingkat kabupaten dan kecamatan diperlukan agar dinamika yang berkembang dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Kami meminta pengurus harian DPD KNPI Pesawaran segera mengambil langkah nyata. Jika persoalan tersebut tidak mendapatkan kejelasan, kami menyatakan siap menyampaikan kepada DPD KNPI Provinsi Lampung untuk meminta fasilitasi dan kejelasan mengenai keberlanjutan KNPI Kabupaten Pesawaran,” katanya.
Antoni menegaskan, langkah tersebut menurutnya bukan ditujukan untuk memecah organisasi, melainkan sebagai upaya agar aspirasi DPK mendapatkan ruang pembahasan sesuai mekanisme organisasi.
“KNPI Pesawaran harus kembali menjadi rumah bersama bagi pemuda. Jangan biarkan organisasi berjalan tanpa arah. Saatnya evaluasi, saatnya regenerasi, dan saatnya Musda segera dibahas demi keberlanjutan KNPI serta masa depan pemuda Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.
DPK Way Ratai Dorong Musda Tertib
Senada, Sekretaris DPK KNPI Way Ratai, Widhi Nugroho, berharap dinamika yang berkembang tidak mengganggu soliditas organisasi.
Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan asas-asas organisasi dan mengutamakan kebersamaan dalam menentukan langkah ke depan.
“Menjelang Musda dan berakhirnya masa kepengurusan DPD KNPI Pesawaran, kami berharap di tengah dinamika organisasi ini, DPD KNPI Pesawaran tetap solid dalam menjalankan roda organisasi dan dapat melaksanakan Musda secepatnya secara tertib,” kata Widhi.
Ia menambahkan, DPK KNPI Way Ratai akan mendukung setiap langkah yang bertujuan menjaga kebersamaan pemuda di Kabupaten Pesawaran.
“KNPI Way Ratai selalu mendukung apa yang menjadi kepentingan dan kebersamaan pemuda-pemuda di Kabupaten Pesawaran,” ujarnya.
Dorong Penyelesaian Secara Organisatoris
Dengan munculnya desakan dari sejumlah DPK, persoalan Musda KNPI Pesawaran kini menjadi perhatian di internal organisasi kepemudaan tersebut.
Para pengurus DPK meminta persoalan masa kepengurusan, mekanisme Musda, serta keberlanjutan organisasi dibahas melalui forum resmi dengan melibatkan unsur-unsur organisasi yang berkepentingan.
Hingga berita ini disusun, pernyataan dalam pemberitaan ini merupakan aspirasi dan pandangan dari para pengurus DPK yang disampaikan kepada media.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi DPD KNPI Kabupaten Pesawaran maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai status kepengurusan, dasar organisatoris, serta rencana pelaksanaan Musda KNPI Pesawaran.
Dengan demikian, seluruh proses penyelesaian diharapkan dapat berlangsung secara terbuka, tertib, dan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
