Pesisir Barat — Ungkapkasus.id
Aktivitas tambang pasir yang diduga ilegal di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, kini memantik kemarahan warga. Tambang yang disebut-sebut berkaitan dengan seorang oknum anggota dewan berinisial PZ itu diduga tetap beroperasi bebas meski berada di sekitar aliran sungai, dekat jembatan, dan kawasan permukiman masyarakat. Selasa 19/5/20226
Warga menilai aktivitas pengerukan pasir tersebut bukan lagi persoalan biasa. Mereka khawatir dampak kerusakan lingkungan akan semakin parah dan mengancam keselamatan masyarakat.
“Kalau dibiarkan terus, pondasi jembatan bisa terkikis. Kami takut nanti ambruk baru sibuk cari siapa yang salah,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Hasil investigasi awak media di lokasi menemukan aktivitas tambang masih berjalan. Kendaraan pengangkut material tampak keluar masuk membawa pasir dari area sungai. Debu, suara bising, hingga kondisi jalan yang mulai rusak disebut mulai dikeluhkan masyarakat sekitar.
Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pekerja bernama Yosan mengaku dirinya hanya bekerja dan menyebut tambang tersebut diduga milik seorang oknum anggota dewan.
“Saya cuma kerja, Bang. Soal pemilik langsung tanya saja ke bos,” ucapnya singkat.
Pekerja tersebut bahkan memberikan nomor kontak yang disebut sebagai milik oknum anggota dewan berinisial PZ. Namun saat awak media mencoba meminta klarifikasi, yang bersangkutan berdalih sedang rapat. Tidak lama kemudian, nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi lagi.
Sikap bungkam itu justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga meminta aparat penegak hukum dan dinas terkait tidak tutup mata terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Kalau rakyat kecil cepat ditindak, kenapa kalau diduga melibatkan oknum pejabat malah seperti dibiarkan?” ungkap warga lainnya.
Aktivitas tambang ilegal sendiri berpotensi melanggar aturan pertambangan dan lingkungan hidup apabila tidak mengantongi izin resmi. Selain berisiko merusak ekosistem sungai, pengerukan pasir di sekitar jembatan juga dapat mempercepat abrasi dan mengancam kekuatan struktur penyangga jembatan.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi pertambangan segera turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum kerusakan yang lebih besar benar-benar terjadi.
(Tim Redaksi)