Polda Lampung Sudah Salurkan 3.622 Ton Beras SPHP Lewat Gerakan Pangan Murah

LAMPUNG(ungkapkasus.id) – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Polda Lampung dan jajaran kembali mencatat capaian besar dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Hingga 23 November 2025, total 3.622 ton 530 kilogram beras jenis SPHP telah disalurkan kepada masyarakat, atau sekitar 92 persen dari total target pendistribusian.

Pada pelaksanaan Minggu, 23 November 2025, jajaran Polres menyalurkan 9 ton 425 kilogram beras SPHP. Distribusi terbesar hari itu terjadi di wilayah Pesawaran dengan penyaluran 8 ton, disusul Pesisir Barat sebanyak 750 kilogram, serta Lampung Selatan dengan 675 kilogram. Polres lain juga terlibat, sementara beberapa wilayah tidak memiliki jadwal pendistribusian pada hari tersebut.

Pendistribusian akan berlanjut pada Senin, 24 November 2025, dengan total rencana penyaluran mencapai 42 ton 640 kilogram beras SPHP. Lampung Selatan menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar yakni 18 ton 70 kilogram, diikuti Pesawaran sebesar 14 ton, dan Polresta Bandar Lampung dengan 2 ton 820 kilogram.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM menjadi komitmen kepolisian dalam menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
“Beras SPHP kami distribusikan agar warga dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, terutama menjelang akhir tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendistribusian dilakukan serentak di seluruh wilayah, namun besarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Setiap daerah kami petakan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Prinsip kami, distribusi harus tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata Yuyun.

Menurutnya, capaian distribusi lebih dari tiga ribu ton menunjukkan tingginya komitmen Polda Lampung dalam menjaga stabilitas pasokan di tengah fluktuasi harga pangan.
“Angka ini membuktikan kerja nyata seluruh jajaran dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” lanjutnya.

Yuyun juga memastikan bahwa pengawasan terus dilakukan agar penyaluran berjalan transparan dan tepat guna.
“Kami mengawasi seluruh proses distribusi agar tidak terjadi penyimpangan. GPM harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.