Ungkap Kasus, Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus memperkuat pengawasan terhadap pengerjaan proyek infrastruktur jalan yang menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyimpangan, seperti yang terjadi di Sumatera Utara. (03/07/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, menyatakan bahwa pihaknya aktif memantau proyek infrastruktur, baik melalui kunjungan langsung maupun menerima laporan masyarakat.
“Kami terus melakukan pengawasan langsung proses pengerjaannya bersama dinas yang bersangkutan dan Gubernur Lampung,” ujar Lesty saat ditemui di Bandarlampung, kemarin, Rabu (2/7/2025).
Lesty menegaskan bahwa sejumlah jalan rusak yang sempat viral beberapa waktu lalu menjadi perhatian khusus. Komunikasi dua arah dengan masyarakat dibuka agar aduan bisa segera ditindaklanjuti.
“Di beberapa titik jalan rusak yang sempat viral, kami rutin mengumpulkan laporan dari masyarakat. Saya membuka langsung komunikasi agar pengawasan lebih maksimal,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP), spesifikasi material, serta aturan yang berlaku.
“Kalau dinas atau pihak pelaksana proyek tidak bekerja sesuai aturan, kami akan langsung tegur. Kami juga membahas progresnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan, terutama dalam proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan.
“Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terjadi OTT di Sumatera Utara terkait proyek jalan. Untuk mencegah hal serupa, kami tekankan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Marindo.
Sejak awal 2025, terdapat enam ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas pengerjaan diantaranya:
- Pringsewu–Kalirejo
- Kalirejo–Bangunrejo
- Bandar Jaya–Mandala
- Kotabumi–Bandarlampung
- Jabung–Labuhan Maringgai
- Metro–Tanjung Karang
Program perbaikan jalan ini merupakan bagian dari strategi Pemprov Lampung dalam meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemprov Lampung sangat serius menangani infrastruktur. Namun tetap, pengawasan dan akuntabilitas harus dikedepankan agar tidak terjadi penyimpangan seperti di tempat lain,” tegas Marindo.
DPRD Lampung menekankan bahwa pengawasan proyek bukan hanya menjadi tugas internal legislatif, tapi harus menjadi kerja bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.*
