Bandar Lampung, Ungkap kasus.id
Pekan Raya Lampung (PRL) 2024 yang berlangsung dari 22 Mei hingga 10 Juni di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, menjadi pusat perhatian dan kontroversi. Penunjukan PT. Grand Modern Indonesia sebagai penyelenggara oleh Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto, tanpa penggunaan dana APBD, menuai kritikan terkait transparansi keuangan dan integritas pengelolaan acara tersebut.
“Satu sen pun tidak ada dana APBD di situ. Kita memberikan kepercayaan kepada EO untuk mengorganisasikan itu,” tegas Fahrizal pada Kamis (16/5/2024). Namun, pernyataan ini menimbulkan kegaduhan. Publik mempertanyakan konsistensi dengan keputusan Gubernur Lampung yang diduga mengalokasikan dana APBD untuk acara tersebut.
Yudhi, Ketua Umum GEPAK, mendesak klarifikasi terkait dugaan penyelewengan dana APBD. “Keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas pemerintah,” ujarnya, Sabtu (25/5/2024). Dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam proses penunjukan PT. Grand Modern Indonesia juga diangkat, menambah polemik.
Selain masalah transparansi, harga tiket masuk yang tinggi memicu kekecewaan masyarakat. Tiket seharga Rp. 15.000 hingga Rp. 50.000 dianggap memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. “Banyak yang berharap event ini menjadi ajang hiburan terjangkau, tetapi kenyataannya tiket sangat mahal,” keluh seorang warga.
Yudhi juga menyoroti ketidakprofesionalan penyelenggara. “Penataan lokasi yang semrawut dan harga tiket yang mahal menunjukkan ketidakmampuan EO melaksanakan kegiatan secara profesional,” katanya. Keluhan mengenai site plan yang terus berubah-ubah juga mencerminkan kurangnya koordinasi.
Isu penunjukan PT. Grand Modern Indonesia, dipimpin Karyadi, menambah panas situasi. “Penyelenggaraan ini diduga kuat ada campur tangan pihak berpengaruh di DPR RI berinisial SN yang meminta langsung kepada Gubernur untuk menunjuk PT. Grand Modern Indonesia,” ungkap Yudhi.
“Kegiatan yang berindikasi kongkalikong ini akan kami dalami kebenarannya,” ujarnya dengan tegas. Yudhi menyatakan bahwa tahun lalu mereka juga mengkritisi pelaksanaan PR oleh APINDO dan berharap perbaikan tahun ini, namun justru semakin buruk.
Menanggapi keluhan masyarakat dan dugaan penyelewengan, Yudhi mendesak tindakan nyata. “Turunkan tiket masuk atau kami akan melakukan aksi unjuk rasa. Kami tidak akan membiarkan hal buruk ini terus terjadi dan merugikan masyarakat Lampung,” pungkas Yudhi dengan nada berapi-api.
Pekan Raya Lampung 2024 yang seharusnya menjadi ajang rekreasi dan promosi pembangunan justru menjadi sorotan karena masalah internal dan eksternal. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan segera memberikan klarifikasi dan solusi atas masalah ini untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan acara yang lebih transparan dan adil.
(Red)
